Jakarta, Sumselupdate.com – Polda Metro Jaya menyiapkan rekayasa lalu lintas di sekitar Monas dan gedung DPR RI untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan di tengah aksi demo dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Selasa (20/10/2026).
Dikutif dari suara.com, rekayasa lalu lintas akan diterapkan secara situasional sesuai kondisi di lapangan. Sejumlah ruas jalan yang berpotensi terdampak kepadatan meliputi kawasan Monas, Jalan Sudirman-Thamrin, dan sekitar Gedung DPR/MPR RI.
Informasi tersebut disampaikan Polda Metro Jaya melalui unggahan akun Instagram @tmcpoldametro pada Senin (19/10/2026).
“Masyarakat diimbau mengantisipasi kepadatan dan rekayasa lalu lintas di sekitar kawasan Monas, Jl. Sudirman–Thamrin, serta Gedung MPR/DPR RI, Jakarta Pusat,” tulisnya.
Pengaturan lalu lintas rencananya akan dimulai pukul 10.00 WIB hingga selesai.
Polda Metro Jaya mengimbau masyarakat menyesuaikan waktu dan rute perjalanan serta menghindari kawasan tersebut apabila tidak memiliki kepentingan.
“Pengguna jalan diharapkan menyesuaikan waktu keberangkatan, memanfaatkan rute alternatif, dan menghindari kawasan tersebut apabila tidak memiliki kepentingan,” pesannya.
Baca juga: Dinilai Gagal Atasi Karhutla, Mahasiswa Unsri Demo dan Beri Kartu Merah ke Gubernur Sumsel
Tuntut Perbaikan Ekonomi dan Lingkungan
Sejumlah elemen mahasiswa yang tergabung dalam Komite Sadar (Selamatkan Daulat Rakyat) berencana menggelar aksi untuk menyuarakan berbagai persoalan, mulai dari ekonomi, kebebasan berpendapat, korupsi, kerusakan lingkungan, hingga mahalnya biaya pendidikan.
Rangkaian aksi dijadwalkan berlangsung di dua lokasi. Aksi simbolik direncanakan digelar di Tugu Proklamasi pada pukul 09.00 WIB, sedangkan aksi massa dijadwalkan berlangsung di kawasan Tugu Tani, Jakarta Pusat, mulai pukul 15.00 WIB.
Gerakan tersebut melibatkan mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi, termasuk Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, Universitas Padjadjaran, Universitas Diponegoro, Universitas Gadjah Mada, Universitas Airlangga, dan Universitas Brawijaya.
Komite Sadar juga menyoroti hasil survei terhadap 560 responden dari Sumatera hingga Papua. Dalam survei tersebut, 78,8 persen responden menilai pemerintahan Prabowo-Gibran beserta jajaran kabinetnya telah gagal.
Baca juga: DPD Demokrat Sumsel Gelar Cek Kesehatan Gratis di Palembang
Sejumlah persoalan yang mendapat sorotan meliputi mahalnya harga kebutuhan pokok, pembatasan kebebasan berpendapat, korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, serta deforestasi dan kebakaran hutan.
Mahasiswa turut mendesak penanganan karhutla dan banjir, penindakan terhadap korporasi yang bertanggung jawab, serta perbaikan akses pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik. (**)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
