Jakarta, Sumselupdate.com – Wakil Ketua MPR Dr HM Hidayat Nur Wahid (HNW) menyambut baik kehadiran dan dukungan Pengurus PERSIS (Persatuan Islam) Jakarta Pusat di Ruang Kerja Wakil Ketua MPR, Senayan, Jakarta, Senin (8/7/2024).
Dalam pertemuan itu, selain menyampaikan program dan kegiatan, pimpinan PERSIS juga menyampaikan dukungan terhadap rencana pembentukan Badan Kehormatan MPR atau Majelis Etik MPR bukan sekadar tim atau badan ad hoc, tetapi menjadi sebuah badan permanen, seperti badan kelengkapan MPR lain.
“Pimpinan PERSIS di tingkat Provinsi yang mengikuti FGD diselenggarakan MPR 2 Juli 2024 telah menyampaikan hasil FGD tentang rencana pembentukan Badan Kehormatan MPR atau Majelis Etik MPR.
Kami sebagai Ormas yang bergerak dalam bidang peningkatan moral bangsa, sangat mensuport dan mendukung pembentukan Badan Kehormatan MPR. Semoga Badan Kehormatan MPR bisa segera terbentuk menjadi badan yang bersifat permanen, bukan adhoc. Karena ini berkaitan dengan masalah amanah dan akhlak menjalankan tugas di lingkungan MPR. Hal ini harus terjaga sepanjang waktu, bukan situasional saja. Agar MPR yang dulu adalah Lembaga Tertinggi Negara tetap bisa mencerminkan panutan bagi bangsa dan penyelenggara negara lain. Kami mendorong supaya pembentukan Badan Kehormatan MPR yang diusulkan Wakil Ketua MPR HNW terwujud dalam periode kepemimpinan MPR sekarang,” kata Achmad Fadillah Sulaeman, Ketua Pimpinan Daerah Persis Jakarta Pusat, dalam pertemuan itu.
Hidayat Nur Wahid atau HNW menyebut dukungan PERSIS terhadap pembentukan Badan Kehormatan menguatkan hasil Focus Group Discussion (FGD) dengan tema ‘Pelembagaan Etika Kehidupan Berbangsa, Antara Lain Melalui Pembentukan Badan Kehormatan/Majelis Etik MPR’ dengan nara sumber 3 Guru Besar dari UI, UIN dan Rektor Universitas Paramadina. Juga diikuti berbagai pimpinan ormas seperti Pemuda Pancasila, BKMT, FKMT, Muhammadiyah, PUI, PERSIS, IKADI, DMI, IMM, KAMMI, Pimpinan Ormas Keagamaan non muslim (Kristen, Budha dan Kong Hu Cu). Semua peserta memberikan masukan kritis tapi konstruktif dan mendukung MPR segera membuat Majelis Etik atau Majelis Kehormatan MPR.
Acara penting tersebut diselenggarakan di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen Jakarta, 2 Juli 2024.
Dalam FGD itu, HNW sebagai Keynote Speaker menyampaikan sudah sewajarnya bila MPR mempunyai komitment terhadap penegakan etika.
Karena MPR adalah lembaga negara yang mensosialisasikan Empat Pilar MPR, termasuk mensosialisasikan TAP-TAP MPR yang masih berlaku.
Salah satu Tap MPR yang masih berlaku adalah Tap MPR No. VI Tahun 2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa.
“Karena MPR yang mensosialisasikannya maka sudah sewajarnya bila MPR yang paling dulu melaksanakan. Sekarang lembaga negara seperti DPR, DPD, MK, KPU, KPK malah sudah mempunyai badan kehormatan tapi MPR belum punya,” jelas Wakil Ketua MPR dari Fraksi PKS ini.
HNW menegaskan MPR hendaknya menjadi teladan mengamalkan dan melaksanakan apa yang menjadi keputusan dan apa yang disosialisasikan.
Badan/Majelis Kehormatan MPR ingin memberikan legitimasi sekaligus penyemangat kepada masyarakat bahwa lembaga negara termasuk MPR, masih tetap komit menghadirkan etika dan menyelamatkan negara dan bangsa dari dampak negatif.
“Semua terkait dengan moralitas. Dan, moralitas adalah esensi eksistensi Bangsa, maka harus diselamatkan. Salah satunya dengan kontribusi mendirikan Majelis Kehormatan MPR,” tegasnya.
HNW mengakui masalah negara dalam kondisi kedaruratan memang tidak bisa terselesaikan hanya dengan membentuk Badan Kehormatan.
“Tetapi dengan Badan Kehormatan mudah-mudahan menjadi penyemangat, semacam obor yang dinyalakan yang mencerahkan bahwa masih tetap ada komitmen dari lembaga negara MPR untuk berkontribusi menyelamatkan rakyat dan negara melalui adanya Badan Kehormatan atau Majelis Etik MPR. Mudah-mudahan dengan adanya Badan Kehormatan atau Majelis Ethik ini akan menyegarkan komitmen kita semua untuk menghadirkan penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara yang berbasiskan pada etika,” imbuhnya.
HNW menerangkan bahwa Badan Kehormatan MPR diperlukan sekalipun semua anggota MPR juga anggota DPR maupun DPD, karena faktanya tidak semua kegiatan MPR ada di DPR dan DPD seperti kegiatan utama di MPR yaitu Sosialisasi 4 Pilar MPR. Selain itu MPR juga mempunyai pimpinan tersendiri, selain badan-badan dan sekretariat jenderal.
“Itu semua terkait dengan kewenangan dan kegiatan di MPR. Badan Kehormatan MPR ini bukan untuk mencari-cari kesalahan di lingkungan MPR, tetapi untuk memberikan dorongan dan legitimasi moral yang kuat agar apa yang dilakukan Pimpinan dan anggota MPR terbingkai dan hanya merupakan pengamalan kode etik anggota MPR serta etika kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana ketentuan TAP MPR no VI thn 2001 itu. Agar bila ada aduan terkait kegiatan oleh kalangan MPR di MPR, diselesaikannya di Majelis Kehormatan MPR, b melainkan permanen. “Itu juga membuktikan keseriusan dukungan kita pada berlakunya etika secara permanen, tidak hanya berlaku ad hoc, seharusnya permanen juga, karena keperluan hadirnya etika dan permasalahan pelaksanaan etika juga bersifat permanen,” paparnya. (**)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
