Jakarta, Sumselupdate.com – Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia berharap peran aktif pemuda dalam Pemilu 2024 tidak lagi menjadi objek, tetapi subjek dalam politik.
Sehingga terjadi gelombang perbaikan dan pembaruan terhadap perasaan masyarakat, yang menginginkan Indonesia lebih makmur, maju dan tegaknya hukum.
“Kita melihat salah satu inti utama adalah pemuda jangan jadi objek. Jadi dia bukan lagi menjadi objek, tetapi subjek pelaku dalam politik,” kata Rico Marbun, Ketua Bidang Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPN Partai Gelora dalam diskusi bertajuk ‘Pemilih Muda dan Konstestasi Pemilu 2024, Apa Harapan Mereka?’, Rabu (15/3/2023).
Karena itu, kata Rico, kenapa pemuda saat ini paling dominan menolak isu penundaan Pemilu 2024. Sebab, pemuda memiliki keberanian dalam hal pemikiran maupun tindakannya secara langsung.
Di mana pemuda melihat perlunya pergantian kepemimpinan agar ada perbaikan kondisi sekarang, sehingga pemilu harus sesuai jadwal.
Hal inilah yang menyebabkan masyarakat optimis, pembaruan tersebut bisa diperjuangkan dalam Pemilu 2024. Tetapi, syaratnya harus ada pelibatan secara aktif pemilih muda.
“Situasi kita kan gini-gini saja terus, kita penghasil sawit terbesar di dunia, tetapi minyak goreng langka dan mahal. Kita negara agraris, tapi beras mahal dan impor, belum lagi batubara. Hal inilah yang mendorong kita membuat partai, karena solusinya memang politik. Dan kita akan melibatkan pemilih muda secara aktif,” katanya.
Ketua Bappilu Partai Gelora ini mengatakan, jumlah pemilih muda saat ini mencapai 60 persen dari jumlah pemilih secara keseluruhan. Sehingga menjadi pasar potensial untuk diperebutkan suaranya dalam Pemilu 2024.
“Pemilih muda itu mencapai angka sekitar 60 persen. Jika melihat demografis usia antara 17-40. Jadi dari dua pertiga pemilih, 60 persen pemilih muda, pangsa pasar yang sangat besar. Ini yang akan diperebutkan semua partai politik, termasuk Partai Gelora,” ujarnya.
Sehingga Partai Gelora berpandangan pemuda harus menjadi subjek dalam politik, tidak menjadi komoditas politik, karena besarnya jumlah demografi tersebut.
“Kita jangan terjebak terus dari sisi demografi, istilahnya hanya memperjuangkan aspirasi generasi muda terus, tetapi harus ada pelibatan secara aktif pemuda atau pemilih muda,” katanya.
Rico Marbun mengingatkan pihak-pihak yang terus mendorong isu-isu penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden, bisa memicu pemuda untuk melakukan perlawanan.
Sementara itu, Pakar Komunikasi Politik Universitas Paramadina Hendri Satrio mengatakan, indeks optimisme masyarakat terhadap kondisi Indonesia turun drastis dari 64 persen menjadi 3,6 %. Penurunan tersebut, disumbang dari indeks politik dan hukum dari 28,1 persen menjadi minus 10,2 %.
“Generasi muda nampaknya tidak terlalu optimis, bahkan minus. Ini pekerjaan rumah kita untuk mengembalikan optimisme anak muda terhadap kondisi politik dan hukum di Indonesia,” kata Hendri Satrio (Hensat).
Untuk mengembalikan optimisme, pendekatannya melalui pendekatan hukum, hukum tidak boleh diskriminatif atau tebang pilih. Di samping itu, pemerintah harus bersih-bersih terhadap pejabatnya yang menjadi sorotan publik.
“Yang bisa mendorong anak-anak muda berpartisipasi dalam politik, adanya kepedulian terhadap pekerjaan, karir, pendidikan, keinginan memiliki rumah dan penghasilan,” jelasnya.
Dikatakan, ika harapan itu tidak bisa dipenuhi pemerintah, optimisme anak muda terhadap Indonesia akan turun. Ini harus menjadi konsen Partai Gelora, jika ingin mendapatkan suara anak muda.
Hensat berharap Pemilu 2024 bisa dilaksanakan dengan gembira agar semua orang bisa berpartisipasi, tidak ada ketakutan menyambut pesta demokrasi ini.
“Saya ingin mengajak masyarakat Indonesia menyambut kembali pelaksanaan pemilu yang gembira. Inti dari pemilu itu, pesta demokrasinya gembira, kebahagian dan kegembiraan,” kata juru bicara Anies Baswedan ini.
Sedangkan Peneliti Kelompok Riset Pemuda, Modal Manusia dan Masa Depan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Anggi Afriansyah mengungkapkan, ada kecenderungan anak-anak muda sejak 2014 mulai tertarik pada isu-isu pemilu.
“Kalau partai politik mau mendapatkan suara dari anak muda juga harus menyasar mereka di desa-desa, karena mereka tidak memiliki akses terhadap media sosial,” kata Anggi.
Anak-anak muda di desa, lanjut Anggi, secara tradisional menurut apa yang dikatakan orang tua mereka, termasuk dalam pilihan politik.
Sehingga diperlukan strategis pendekatan khusus terhadap anak muda di desa, apabila ingin pilihan politiknya berbeda dengan orang tuanya.
“Menurut saya partai yang bisa menggarap serius isu-isu yang menjadi problematika anak muda akan menjadi partai masa depan. Jadi kita harus sabar dalam melakukan pendidikan politik ke anak muda, tantangannya berat. Panennya bukan dalam kontestasi 2024, tapi akan datang karena konteksnya membangun bangsa. Itu kita menggarap anak muda secara demografi secara serius,” katanya.
Sebaliknya, Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI) Raihan Ariatama mengatakan, preferensi pilihan politik anak muda sekarang, berbeda dengan orang orang tuanya. Orang tua sekarang tidak bisa memaksakan pilihan politiknya kepada anak mereka.
“Saya yakin anak muda sekarang berani berbeda dengan orang tua sekalipun, itu dimulai saat memilih jurusan saat kuliah. Meskipun orang tua meminta kita di jurusan lain, di kampus lain. Kita tetap pilih sesuai yang kita inginkan, termasuk dalam preferensi pilihan politik, orang tua tidak bisa memaksa lagi pilihannya,” kata Raihan Ariatama. (duk)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
