Laporan: Heriansyah
Baturaja, Sumselupdate.com – Antrean panjang yang kerap terjadi di sejumlah SPBU yang ada di Kota Baturaja, membuat ratusan sopir dump truk menggelar aksi demonstrasi ke gedung DPRD OKU untuk mengadukan nasibnya.
Wiwik Wiwoho selaku perwakilan dari sopir dump truk di hadapan wakil rakyat mengatakan, jika sejak antrean panjang di SPBU, pendapatan para sopir truk ini menurun drastis.
Karena jika sebelum ada antrean BBM, para sopir dump truk ini bisa mengangkut pasir hingga empat rit per hari.
“Selama ini antre BBM terlalu lama bisa sampai sekitar 2-3 jam, biasa mengantar pasir ke Martapura tiga sampai empat kali, namun kini hanya satu sampai dua kali,” ungkap Wiwik.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Komisi III, M Saleh Tito, ST mengatakan jika permasalahan antrean BBM yang telah terjadi sejak beberapa bulan yang lalu jangan dianggap enteng.
Karena banyak kerugian yang terjadi akibat antrean membeli BBM di SPBU.
“Masalah ini jangan dianggap enteng oleh pemerintah daerah, karena banyak kerugian yang terjadi akibat masalah ini. Contohnya para sopir dump truk ini, belum lagi para pelaku usaha yang berada di sekitar SPBU yang terpaksa kehilangan konsumen akibat antrean panjang yang terjadi,” ungkap Tito.
Dikatakan Tito, pihak pemerintah dalam hal ini Pemkab OKU harus mencarikan solusi agar masalah ini tidak berlarut-larut.
“Perlu peran serta Pemkab OKU untuk mengatasi masalah ini, jangan sampai masalah ini berlarut-larut,” harap Tito.
Sementara pihak Pemkab OKU yang diwakili oleh Kabag Sumber Daya Alam, Delly Oktavian mengatakan jika sekitar bulan September 2022 yang lalu, pihak Pemkab OKU telah membentuk Tim Satgas Pengendalian BBM ini.
Namun, lanjut Deli, karena ketiadaan dana untuk operasional Satgas ini maka kinerja Satgas tidak bisa maksimal.
“Kita telah membentuk Satgas untuk masalah ini namun karena ketiadaan anggaran maka, kinerja Satgas ini tidak bisa maksimal,” ungkap Delly.
Mendengar hal tersebut, Wakil Ketua 1 DPRD OKU Yudi Purna Nugraha mengatakan, jika pihaknya sudah dua kali rapat terkait masalah penanggulangan masalah BBM ini, namun memang dari awal tidak ada sanksi berjenjang bagi SPBU yang terbukti memberikan pengisian berulang kali.
“Pendaftaran BBM subsidi sendiri saat ini masih menunggu keputusan dari pusat apakah bisa diterapkan di seluruh Indonesia atau tidak. Jadi kita juga tidak bisa menerapkan sanksi bagi mereka yg terbukti melakukan pelanggaran mengenai masalah ini,” jelas Yudi.
Menanggapi hal tersebut, Depo Pertamina Banuayu yang diwakili oleh Malik menjelaskan jika pihaknya telah berupaya untuk berkomitmen menyalurkan BBM bersubsidi sesuai dengan kuota yang ada di SPBU.
Terkait adanya pengisian berulang ini, lanjut Malik, pihaknya berharap pihak terkait untuk melakukan pengecekan.
“Kami tidak bisa mendeteksi adanya pengisian berulang kali. Dari pihak Pertamina sendiri, Kita akan memberikan sanksi yang tegas kepada pihak SPBU yang terbukti sengaja melakukan pengisian berulang kepada konsumen, sudah ada beberapa SPBU yang telah kita berikan peringatan,” ungkap Malik. (**)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
