Jakarta, Sumselupdate.com — Menteri Koordinator bidang Perekonomian Indonesia Airlangga Hartarto memaparkan berbagai program pemerintah untuk mendukung usaha kecil. Kredit usaha rakyat yang berkontribusi terhadap ketahanan pangan.
“Kredit usaha rakyat sangat berkontribusi terhadap ketahanan pangan, jadi kemarin mendapatkan apresiasi dari organisasi pangan dan pertanian dunia atau Food and Agriculture Organization (FAO) dan berbagai lembaga dunia,” kata Ketum Golkar Airlangga Hartarto di Jakarta, Kamis (6/10).
Menurut pakar pertanian dari Institut Pertanian Bogor (IPB) University Dwi Andreas Santosa, selama ini KUR tidak menyentuh petani kecil, padahal KUR bermanfaat bagi pengembangan dan kebangkitan usaha mikro kecil menengah (UMKM).
“Menurut saya KUR bermanfaat, misalnya untuk UMKM,” ujar Andreas yang juga ekonom senior CORE Indonesia, Kamis (6/10/2022).
Andreas menyebut adanya kajian Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AB2TI) yang menemukan besaran serapan KUR oleh petani kecil. Menurut dia, KUR lebih banyak diserap pelaku usaha kelas menengah dibanding petani kecil.
“Dari hasil kajian tersebut, petani kecil yang menyerap KUR kurang dari 1%. Berarti KUR diserap siapa? Ya, middle-man,” ujarnya.
Hal itu lanjut dia, disebabkan pelaksanaan KUR menganut aturan dan kaidah perbankan, seperti agunan dan besaran cicilan yang dinilai menyulitkan petani kecil. Hal itu tidak memungkinkan petani kecil mengakses program tersebut.
Anderas menyarankan agar pemerintah membuat mekanisme baru yang lebih ramah petani kecil. “Harus dicari satu mekanisme penyaluran KUR, sehingga petani kecil bisa menyerap KUR tersebut,”tegas Ketum AB2TI itu.
Andreas mengakui petani kecil sangat membutuhkan KUR. Oleh sebab itu, pemerintah harus menerbitkan peraturan perbankan baru untuk memudahkan petani kecil mengakses KUR.
“Pemerintah harus menerbitkan peraturan perbankan yang baru, sehingga petani kecil yang tidak memiliki agunan, yang tidak tahu teknologi, yang tidak tahu apa pun bisa menyerap KUR tersebut,” tambahnya.
Selain itu, proses yang panjang dalam pengurusan KUR juga menjadi persoalan tersendiri. Petani tidak bisa menunggu dalam berbulan-bulan untuk mendapatkan dana bertani.
“Sehingga perlu mekanisme, sudah tentu perbankan tidak bisa disalahkan, kalau tidak ikut aturan kena juga mereka. Sehingga aturannya yang diubah,” tandasnya.
Meski demikian, Andreas menekankan ketika pemerintah membuat aturan dan mekanisme baru penyaluran KUR yang ramah petani kecil juga tidak akan menyelesaikan masalah. Ada tantangan lain yang muncul dari keterbatasan petani kecil.
“Kalau aturan itu ada, belum tentu juga petani kecil bisa mengakses KUR. Karena keterbatasan mereka, harus isi formulir, persyaratan administratif yang harus mereka penuhi. Apalagi dengan tingkat pendidikan petani kecil kita,” jelasnya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Segara Institute, Pieter Abdullah mengatakan, selama ini penyaluran Kredit Usaha Rakyat, khususnya untuk pertanian belum bisa dinikmati semua, terutama petani kecil. Padahal untuk menjaga ketahanan pangan, kinerja petani kecil juga memiliki dampak.
“Yang tidak mendapatkan ya petani kecil yang sulit mendapatkan akses pembiayaan,” kata Pieter, Kamis (6/10).
Pemerintah, lanjut Pieter, perlu menambah jumlah kredit pertanian, bersaing dengan keberadaan kredit komersial. “Jika tadinya dengan kredit pangan (produk komersial BUMN), Rp1 triliun, sekarang dengan KUR bisa Rp10 triliun, Baru kita katakan KUR berkontribusi besar dalam mendorong kredit pangan yang pada ujungnya meningkatkan produktivitas pangan,” papar Pieter.(duk)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
