Jakarta,sumselupdate.com – Ketua Umum (Ketum) Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta menegaskan, tidak ada alasan secara politik, ekonomi, hukum dan pandemi untuk menunda Pemilu 2024 seperti usulan tiga ketua umum partai koalisi pro pemerintah.
“Partai Gelora Indonesia tidak tertarik, karena tidak ada alasan memadai untuk menunda pemilu. Tidak satupun alasan yang cukup untuk menunda pemilu,” kata Anis Matta dalam Gelora Talk bertajuk “Heboh Gonjang-ganjing Tunda Pemilu 2024, Apa kata Survei?”, Rabu (23/3/2022).
Diskusi yang digelar secara virtual ini dihadiri Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Ilham Saputra, Founder Drone Emprit & Media Kernels Indonesia Ismail Fahmi, dan Peneliti Litbang Kompas Yohan Wahyu.
Menurut Anis Matta, sejak awal isu tersebut digaungkan tidak ada logika, sehingga Partai Gelora enggan mengambil sikap ketika isu penundaan pemilu digulirkan.
Kendati begitu, Anis mengakui akan tetap mengikuti perkembangan isu penundaan pemilu agar mendapatkan gambaran secara detail.
“Dari awal kita tidak melihat isu ini sebagai isu yang menarik karena logika yang diangkat dibalik. Dan dalam banyak situasi, krisis ekonomi bukan alasan menunda pemilu, tapi justru alasan untuk mempercepat pemilu,” katanya.
Berdasarkan hasil survei, kata Anis Matta, ada perbedaan jauh antara opini publik di sosial media (sosmed) yang menolak penundaan pemilu dengan pernyataan para elit yang menghendaki penundaan pemilu.
“Upaya menekan arus opini publik secara terus menerus, menurut saya jauh lebih berbahaya ketimbang wacana penundaan pemilu,” katanya.
Karena siapapun berada dibalik ide penundaan pemilu ini, benar-benar sudah terlalu jauh jaraknya dengan ruh masyarakat, dengan perasaan publik, dengan pikiran mereka sendiri.
“Mereka seperti ada di alam lain, sementara rakyat ada di alam yang lain pula. Ini seperti entiti yang hidup di dua alam berbeda, menurut saya ini ebih berbahaya,” ujarnya.
Hal ini lanjut Anis menunjukkan, yang kita hadapi bukan sekedar krisis ekonomi atau pandemi, tapi sudah menyentuh pada krisis sosial yang jauh lebih buruk.
Di mana sebagian elitnya seperti tidak memahami masalah, tetapi kemudian mengorbankan kepentingan bangsa lebih besar dan mendahulukan kepentingan jangka pendek mereka.
“Dorongan penundaan pemilu ini pasti dilatari agenda tersembunyi, terbatas pada kelompok tertentu, orang-orang tertentu dan bersifat jangka pendek. Betapa jauhnya elite kita dari rakyat. Ini situasi yang buruk,” tandasnya.
Dikatakan, upaya mengorbankan kepentingan bangsa dan demokrasi melalui penundaan pemilu bisa menyimpan benih tertentu bagi satu pergerakan sosial.
Situasi seperti ini, semakin memperlihatkan kepada publik terjadinya krisis kepemimpinan, para elit tidak terkoneksi secara pikiran maupun emosional dengan rakyat.
“Jauh betul dari yang diinginkan rakyat. Karena itu, wacana penundaan pemilu ini, Insya Allah akan gagal dengan sendirinya,” tegas Anis Matta.
Anis Matta menilai semua pihak berkepentingan menjaga konstitusi dan tegaknya demokrasi yang merupakan amanat reformasi 1998 dari kepentingan jangka pendek kelompok tertentu.
“Kita harus membongkar apa agenda tersembunyi dibalik itu, karena ini jelas-jelas bisa merusak tatanan dan stabilitas demokrasi kita,” katanya.
Ketua KPU Ilham Saputra mengaku tak mau ambil pusing dengan isu penundaan pemilu 2024. KPU bekerja dengan taat menjalani konstitusi.
“Kalau terkait penundaan pemilu, KPU enggak mau ambil pusing, karena KPU penyelenggara bekerja berdasarkan konstitusi dan perundang-undangan,” kata Ilham.
KPU sendiri telah mengusulkan anggaran Rp76 triliun untuk pesta demokrasi lima tahunan. Dan KPU, telah menyurati DPR untuk segera menggelar rapat kerja pengesahan anggaran Pemilu 2024.
“Tetapi Komisi II DPR menginginkan agar pembahasan ini dilakukan KPU terpilih 2022-2027. Menurut hemat kami akan lebih baik, karena KPU bekerja sustainable, bekerja berkesinambungan, akan lebih baik tahapan, jadwal, dan program ini dibahas di periode kami,” kata Ilham.
Ilham mengingatkan ada dua tahapan pemilu krusial tahun ini, yaitu pendaftaran partai politik peserta pemilu dan penentuan daerah pemilihan. Oleh karena itu, KPU membutuhkan kepastian dan ketersediaan anggaran untuk memulai kedua tahapan itu.
Selain itu, kata Ilham, imbas belum disahkannya anggaran untuk kebutuhan pemilu ini mengganjal pembahasan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang Jadwal, Tahapan, dan Program Pemilu Serentak 2024.
Ilham tidak ingin masuk dalam polemik soal dugaan skenario KPU terpilih Periode 2022-2027 dimanfaatkan untuk memuluskan ide penundaan pemilu seperti yang dilontarkan oleh pengamat politik. Ia memastikan KPU mulai dari tingkat pusat hingga daerah satu suara menyiapkan seluruh pelaksanaan Pemilu Serentak 2024.
“Enggak ada hubungan bola panas ada di kami. Kami hanya ingin kemudian memastikan seluruh tahapan pemilu 2024 sudah kami siapkan PKPU nya, sudah kami siapkan perangkat perangkatnya. Sudah kami siapkan beberapa hasil riset yang sudah kami lakukan, kami juga sudah merancang tentang penguatan IT terhadap penyelenggara pemilu 2024,” jelasnya.
Founder Drone Emprit dan Media Kernels Indonesia Ismail Fahmi mengungkapkan, perbincangan tentang penundaan pemilu dan jabatan presiden tiga periode, sangat tinggi pada akhir Februari hingga awal Maret 2022. Puncak pembahasan terjadi pada 2 Maret, dengan lebih dari 6 ribu mention.
“Terutama didorong pernyataan Menko Maritim dan Investasi Luhut B. Pandjaitan, yang mengklaim 110 juta netizen mendukung penundaan pemilu,” kata Ismail.
“Secara umum, publik percaya bahwa rezim ada di belakang ramainya wacana penundaan pemilu dan masa jabatan presiden tiga periode,” imbuhnya.
Menurutnya, banyak perbincangan didorong tingginya penolakan warganet atas wacana tersebut. Kemudian, pemberitaan sangat tinggi pada 7 Maret dengan 1.918 mentions.
“Hal itu didorong komentar Presiden Joko Widodo, bahwa dia patuh pada konstitusi,” ujarnya.
Peneliti Litbang KOMPAS Yohan Wahyu menambahkan, berdasarkan survei yang dilakukan Litbang Kompas ditemukan adanya gerakan politik yang dilakukan para elit untuk menguatkan penundaan pemilu dengan alasan kepentingan nasional.
Padahal alasan ekonomi yang dijadikan alasan untuk pemulihan ekonomi nasional hanya sekitar 6,9 persen. Publik yang tidak percaya, justru jauh lebih besar mencapai 23, 4 persen. “Publik melihat itu hanya untuk kepentingan politik mereka saja,” kata Yohan.
Selain itu, sekitar 80 persen suara publik juga menyatakan, bahwa penundaan pemilu tidak berkorelasi dengan pemulihan ekonomi nasional.
“Survei yang kita lakukan semakin memperkuat hasil survei dari lembaga survei lain soal penundaan pemilu, bahwa mayoritas publik menolak penundaan pemilu,” katanya.
Yohan menegaskan, upaya orkestrasi yang dibangun untuk mempengaruhi opini publik tidak membuahkan hasil seperti upaya pembahasan penundaan pemilu yang rencananya digelar Kementerian Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) di Balikpapan, Kalimantan Timur pada Senin 21 Maret 2022 lalu, akhirnya dibatalkan setelah mendapatkan protes dari Ketua KPU RI Ilham Saputra.
“Saya melihat ada orkestrasi yang dibangun yang coba mempengaruhi opini publik untuk melakukan penundaan pemilu.(duk)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
