Soal Dugaan Upaya Kudeta AHY, Demokrat Sumsel: Akan ada Sanksi Tegas bagi Kader yang Terlibat!

Rabu, 3 Februari 2021
Sekretaris DPD Partai Demokrat Provinsi Sumsel MF Ridho.

Palembang, Sumselupdate.com – Kader Partai Demokrat Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) disebut-sebut ikut terlibat dalam gerakan untuk mengkudeta Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dari jabatannya sebagai Ketua Umum.

Sekretaris DPD Partai Demokrat Provinsi Sumsel MF Ridho mengaku dirinya baru mendengar ada kader Partai Demokrat Sumsel, atau yang menamakan dirinya kader Partai Demokrat Sumsel, yang menghadiri undangan tersebut, saat diwawancara di sela rapat di gedung DPRD Sumsel, Palembang, Rabu (3/2/2022).

Read More

“Saya selaku Sekretaris DPD Partai Demokrat Sumsel, baru hari ini mendengar ada kader yang ternyata disinyalir ikut dalam pertemuan tersebut, tentunya ini akan menjadi agenda partai untuk dapat memberikan sanksi kalau yang bersangkutan sebagai kader Partai Demokrat, cuma tolong teman-teman berikan kami juga apa yang bisa menjadi kekuatan untuk menyatakan kalau yang bersangkutan adalah hadir, karena jelas bahwa ketua umum sudah melakukan konferensi pers kemarin,” katanya.

Ridho memastikan seluruh DPC dan DPD Partai Demokrat Sumsel sudah bertanda tangan di atas materai Rp12 ribu yang isinya tunduk dan taat kepada kepemimpinan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

“Namanya orang kecewa pasti tidak ada yang benar di mata dia, kita lihat justru sekarang Partai Demokrat ini elektabilitasnya sudah nomor 3. Maka dengan elaktibilitas nomor 3 maka Demokrat berusaha untuk di goyang,” kata Ketua Komisi IV DPRD Sumsel ini.

Partai Demokrat seluruh Sumsel menurutnya tetap tunduk dan taat kepada aturan partai dan tunduk pada kepemimpinan AHY, dan kepemimpinan Ketua DPD Partai Demokrat Sumsel H Ishak Mekki.

“Sanksi tegas sepanjang ada alat buktinya, kehadiran tersebut memang berkaitan dengan usaha untuk melakukan kudeta itu, nanti akan kami laporkan, baik foto maupun
berita, menjadi bahan laporan ke DPP Partai Demokrat. Karena melakukan sanksi dan mengeksekusi adalah kewenangan DPP Partai Demokrat, DPD hanya mengusulkan dan sudah jelas arahannya,” tutupnya. (ron)

Bantu Kami untuk Berkembang

Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!


Related posts