PALI, Sumselupdate.com – Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) kabupaten PALI belum bisa melaksanakan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) secara serentak di Bumi Serepat Serasan, dikarenakan badan yang menaungi pemerintah desa tersebut masih menunggu disahkannya Perda Pemerintah Desa (Pemdes).

Hal itu dikatakan langsung Arif Firdaus, Plt. Kepala BPMPD ketika dijumpai awak media di selah kegiatannya, Senin (29/8).

“Kita belum bisa melakukan pilkades serentak. Kita nunggu perda itu. Setelah perda itu disahkan barulah kita jadwalkan pilkades. Karena, keinginan kita pilkades di PALI dilaksanakan serentak,” tambahnya.

Ditambahkannya soal adanya revisi pada draf Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pemerintah Desa (Pemdes) yang diajukan Pemerintah Kabupaten PALI ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), pihaknya menyetujui hal itu.

Menurutnya hal itu dilakukan demi kebaikan bersama. “Kita setuju adanya perbaikan pada draf raperda Pemdes. Itu demi kebaikan bersama. Mengingat masyarakat sudah menantikan perda tersebut,” tutur Arif.

Arif berharap draf raperda yang diajukan yang telah direvisi ini disetujui oleh jajaran legislatif.

“Masyarakat sudah menantikan perda, terutama soal pilkades. Semoga tidak lama lagi perda itu disahkan, dan masyarakat bisa langsung menggelar pilkades. Insya Allah tidak lama lagi selesai, kita doakan bersama,” tandasnya.

Sebelumnya diberitakan bahwa DPRD Kabupaten PALI telah melaksanakan Rapat Paripurna membahas raperda, Jumat (26/8). Namun, hasil dari rapat tersebut menyatakan perlu adanya revisi terhadap dua raperda yang diajukan.

Seperti yang dikatakan ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Perda) DPRD Kabupaten PALI Drs. Soemarjono mengaku bahwa draf raperda yang telah diajukan oleh Pemkab PALI perlu dilakukan revisi.

“Ada beberapa hal yang harus diperbaiki dalam draf raperda yang diajukan. Untuk raperda pemdes sendiri draf raperdanya terlalu luas. Maka saran kami dibicarakan pada lain kesempatan, sembari berkoordinasi dengan instansi yang lebih berwenang seperti Kementerian Dalam Negeri,” tukas politisi PDI Perjuangan ini. (adj)