Sekayu, Sumselupdate.com – Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) dituntut untuk bersikap tegas terhadap perusahaan rekanan yang memenangkan proyek infrastruktur jalan yang selama ini pekerjaan mereka terkesan asal jadi.
Bila terus dibiarkan tanpa ada tindakan tegas, maka dianggap akan mencederai hati masyarakat yang selama ini sangat merindukan akses jalan yang layak.
Dibeberapa wilayah ditemukan adanya pekerjaan pembangunan jalan cor beton yang tidak selesai, juga aspal hotmix yang baru beberapa waktu diselesaikan sudah mengalami kerusakan.
Hal itu disampaikan Yusman, Ketua Universal Monitoring Indonesia (UMI) perwakilan Muba saat ditemui di kediamannya, Minggu (21/1/2018).
Menurutnya, kewajiban kepala daerah adalah menjalankan amanah undang-undang dan peraturan seadil-adilnya sesuai dengan sumpah jabatannya. Bila mengacu pada UU No. 17 Tahun 2003 seolah-olah telah terjadi pembiaran pelaksanaan dan mutu pekerjaan yang tidak sesuai dengan rencana kerja anggaran 2017.
Sebagai bagian dari masyarakat kami sangat menyayangkan banyaknya pekerjaan proyek infrastruktur jalan yang terkesan asal-asalan, di samping itu telah merugikan masyarakat serta keuangan daerah.
Sebab, dari sejumlah temuan di lapangan, menurut Yusman, nilai anggaran pembangunannya menyedot keuangan daerah hingga puluhan miliar. Tapi hasil dari pembangunan tersebut tidak memuaskan hati masyarakat.
“Kami dari lembaga UMI berharap pemerintah daerah secepatnya mengambil tindakan tepat dan tegas menindak rekanan yang dianggap tidak becus bekerja,” harapnya.
Satu hal, jelas Yusman, berdasarkan hasil audit BPKP Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Muba mendapat predikat WTP terhadap realisasi anggaran daerah tahun 2017.
Apakah hal itu wajar bila dilihat dengan berbagai temuan dilapangan yang faktanya adanya pekerjaan pembangunan jalan yang tidak sesuai spesifikasi kontrak kerja. Harusnya, dalam melakukan audit kinerja dilapangan BPK sebaiknya mengedepankan mutu dan kualitas kinerja dilapangan jangan cuma menilainya hanya dari aspek administrasi dokumen saja.
“Bupati harus segera bertindak, biar perlu ganti saja kabinet nya yang dianggap tidak becus bekerja. Jangan sampai dosa masa lalu terulang kembali yang pada akhirnya rakyat lah dibuat sengsara,” imbuhnya. (est)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
