9 Fraksi di DPRD Provinsi Sumsel Sampaikan Jawaban Terhadap Pendapat Gubernur Sumsel

Rapat paripurna DPRD Sumsel dengan agenda  tanggapan fraksi-fraksi di DPRD Sumsel terkait dengan pembahasan  Raperda Inisiatif DPRD Sumsel tentang Peningkatan Displin dan Penegakan Hukum  dalam Pencegahan Penyakit Menular dan Bencana  yang digelar dalam Rapat Paripurna ke 20 Tahun 2020 Gedung DPRD Provinsi Sumsel, Kamis (19/11).

Palembang, Sumselupdate.com — Sebanyak 9 fraksi yang ada di DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) mendukung usulan Raperda Inisiatif DPRD Sumsel tentang Peningkatan Displin dan Penegakan Hukum  Dalam Pencegahan Penyakit Menular dan Bencana. Dukungan itu disampaikan pada rapat paripurna DPRD Sumsel dengan agenda  tanggapan fraksi-fraksi di DPRD Sumsel terkait dengan pembahasan  Raperda Inisiatif DPRD Sumsel tentang Peningkatan Displin dan Penegakan Hukum  dalam Pencegahan Penyakit Menular dan Bencana  yang digelar dalam Rapat Paripurna ke 20 Tahun 2020 Gedung DPRD Provinsi Sumsel, Kamis (19/11).

Rapat dipimpin Ketua DPRD Sumsel Hj RA Anita Noeringhati didampingi Wakil Ketua DPRD Sumsel Kartika Sandra Desi dan dihadiri Wakil Gubernur (Wagub) Sumsel H Mawardi Yahya.

Bacaan Lainnya

Ke-9 fraksi tersebut masing-masing Fraksi Golkar yang disampaikan juru bicara Fraksi H David Harianto, kemudian pandangan dari Fraksi PDI Perjuangan melalui juru bicaranya Ike Mayasari, SH. SM. Fraksi Gerindra yang disampaikan juru bicaranya, Asgianto ST. Dilanjutkan dengan Fraksi Demokrat melalui  juru bicara Drs H Agandi Sugit MM,  Fraksi PKB disampiakan oleh  Farhan Kholidi.

Rapat dipimpin Ketua DPRD Sumsel Hj RA Anita Noeringhati didampingi Wakil Ketua DPRD Sumsel Kartika Sandra Desi

 

Pendapat  Fraksi Nasdem yang dibacakan Yenni Elita S.Pd..M.M, Fraksi PKS melalui juru bicara, H Aswandi S.Pd,  Fraksi PAN  disampiakan  H  Toyib Prabembang, S. Ag dan terakhir Fraksi Hanura Perindo  melalui juru bicara, H Syahrudin ST MM.

Dengan telah disetujuinya oleh ke- 9 fraksi tersebut maka pembahasan Raperda Inisiatif DPRD Sumsel tentang Peningkatan Displin dan Penegakan Hukum Dalam Pencegahan Penyakit Menular dan Bencana memasuki babak baru yakni proses pembentukan panitia khusus (Pansus) karena telah selesai dilakukan pada tahap rapat pertama dimana penandatanganannya dilakukan Ketua DPRD Sumsel Hj RA  Anita Noeringhati.

Ketua DPRD Sumsel Hj RA  Anita Noeringhati saat menandatangani berita acara hasil rapat paripurna

 

Ketua DPRD Sumsel Hj RA Anita Noeringhati mengatakan, selanjutnya pembahasan akan  lanjutkan dengan agenda pembahasan dan penelitian dari Pansus yang telah dibentuk pada tingkat dua tanggal 4 Desember 2020 mendatang.

“Kemudian Pansus yang telah dibentuk akan melaksanakan proses pembahasan dan penelitian mulai tanggal 19 November hingga 3 Desember 2020 mendatang,” ujar Anita.

Ketua DPRD Sumsel Hj RA  Anita Noeringhati bersama Wagub Sumsel Mawardi Yahya

 

Wagub Sumsel H Mawardi Yahya menyambut positif atas tanggapan fraksi-fraksi di DPRD Sumsel terkait dengan pembahasan  Raperda Inisiatif DPRD Sumsel Tentang Peningkatan Displin dan Penegakan Hukum  dalam Pencegahan Penyakit Menular dan Bencana .

Menurutnya, aturan terkait Protokol Kesehatan di tengah wabah pandemi Covid-19 sangat dibutuhkan masyarakat saat menjalani aktivitas sehari-hari.

“Alhamdulillah ini akan lebih baik. Karena akan mengatur tata cara kehidupan masyarakat agar terhindar dari penyebaran Covid-19,” katanya.

Suasana rapat paripurna DPRD Sumsel dengan agenda  tanggapan fraksi-fraksi di DPRD Sumsel terkait dengan pembahasan  Raperda Inisiatif DPRD Sumsel tentang Peningkatan Displin dan Penegakan Hukum  dalam Pencegahan Penyakit Menular dan Bencana  yang digelar dalam Rapat Paripurna ke 20 Tahun 2020 Gedung DPRD Provinsi Sumsel, Kamis (19/11).

 

Keseriusaan pemerintah daerah dalam menekan penyebaran covid 19 di Sumsel lanjut Wagub telah lama dilakukan dengan diterbitkannya Peraturan Gubernur (Pergub) Sumsel Nomor :  37 Tahun 2020 Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Pada Situasi Covid-19.

“Pemerintah bersama dengan legislatif menunjukan keariusannya dalam penanganan Covid ini. Harapan kita kedepan masyarakat akan lebih memperhatikan masalah kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan yang diatur dalam produk undang-undang,” katanya. (adv)

Yuk bagikan berita ini...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.