Pagaralam, Sumselupdate.com — Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Lahat Raya berperan aktif memastikan ketersediaan dan penyaluran/pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) Subsidi tepat sasaran untuk masyarakat menengah ke bawah atau yang benar-benar membutuhkan dalam menjaga daya beli.

Sanderson Syafe’i, SH, Ketua YLKI Lahat Raya telah mengingatkan pemerintah kota Pagaralam agar membenahi manuver yang dilakukan Walikota sebelumnya dengan menaikkan Harga Eceran Tertinggi (HET)LPG 3 kilogram subsidi ke angka Rp18.750 melalui SK 09/2021 09 Tahun 2021 Tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) yang menyebabkan inflasi.

Hasil pantauan langsung maupun di media sosial, beberapa bulan terakhir di Kota Pagaralam dan sekitarnya dilanda kelangkaan gas elpiji 3 Kg, kalaupun ada, harga elpiji sangat mahal di atas HET, bahkan ada yang mencapai Rp 35.000 – 40.000 per tabung.

Kelangkaan tersebut menjadi penyumbang inflasi apalagi kategori bahan bakar, bobot penyumbang inflasinya cukup besar, salah satunya adalah elpiji.

“Terbitnya SK Walikota Pagaralam 09/2021 memenuhi unsur menyalahi aturan ihwal kewenangan untuk menaikkan harga komoditas subsidi tersebut. Lantaran kebijakan penyesuaian gas melon murah itu mesti melalui sejumlah kriteria yang memperhatikan kondisi perekonomian daerah dan daya beli masyarakat,” ungkap Sanderson, Selasa (2/1/2024).

Sanderson menerangkan manuver menaikkan harga jual eceran komoditas energi subsidi itu sangat membebani masyarakat dan memenuhi unsur perbuatan melawan hukum, atas kerugian masyarakat tersebut kita minta pertanggung jawaban kepada pihak-pihak terhadap pengambil kebijakan dan kelalaian mengawasi pendistribusian barang Subsidi negara melalui gugatan hukum di peradilan umum.

“Kita mencermati telah terjadi kenaikan harga komoditas di kota Pagaralam maupun kawasan sekitar yang telah mengerek naik inflasi karena itu seharusnya Pj. Walikota Pagaralam dalam 100 hari kerjanya sudah mampu menurunkan angka inflasi dengan mencabut SK Walikota Pagaralam 09/2021,” tegasnya dalam release tertulis.

“Ini benar-benar memberatkan bagi masyarakat terutama bagi masyarakat yang memang masih belum siap dengan kondisi saat ini, banyak gagal panen maupun bencana alam” pungkasnya.

Seperti diketahui, pelantikan Pj Walikota Pagaralam, Lusapta Yudha Kurnia yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Sumsel, dilakukan langsung oleh Gubernur Sumsel, Herman Deru di Griya Agung Palembang, Senin siang (18/9/2023).

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan bahwa kepala daerah yang tak mampu mengendalikan inflasi akan dicopot dan diganti penjabat (pj). Tito mengatakan hal itu sesuai perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Bapak Presiden juga menegaskan bahwa jika ada performa yang tidak bagus, kapan saja bisa diganti dengan Pj,” kata Tito di Kantor Kemendagri, dilansir Antara, Senin (6/11/2023).(**)