Laporan: Mutakim Alparizi
Tebingtinggi, Sumselupdate.com – Capaian kinerja Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Empat Lawang selama tujuh bulan terakhir disebut sangat baik dan responsif.
Hal itu terproyeksi dari berbagai kegiatan dan program dalam pelayanan hukum yang dilaksanakan pada semester awal tahun 2023 oleh Kejari Empat Lawang.
Adapun komponen itu mulai dari penanganan kasus, program perencanaan, pelayanan hukum, restorative justice maupun penyerapan anggaran.
Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Empat Lawang Eryana Ganda Nugraha membeberkan ada berbagai kasus yang saat ini sedang ditangani.
Di antaranya melalui Seksi Pidsus sedang menangani dua penyelidikan dan salah satunya sudah naik ke penyidikan.
“Yaitu perkara pengadaan lahan Pulau Mas yang sudah ditetapkan dua tersangka, dieksekusi periode Januari. Lalu Perkara Umbi Talas yang mana kasus tersebut sudah incrah dengan pengembalian uang penganti sebesar Rp40 juta dan disetor ke PNBP,” ungkapnya.
Selain dari Pidsus, terdapat juga Pidana Umum yang saat ini pihak Kejari telah melaksanakan sidang perkara periode Januari yaitu 83 perkara dan sudah dieksekusi berkekuatan hukum tetap (incrah) yaitu 58 perkara.
“Kasus penanganan perkara yang paling menonjol yaitu kasus pencurian dengan pemberatan, lalu kekerasan, pembunuhan, pengancaman, perjudian, senjata tajam, minyak dan gas kasus perlindungan anak,” terangnya.
Tidak hanya itu, melalui program-program pelayanan hukum saat ini juga sedang digencarkan pihak Kejari Empat Lawang, salah satu Inovasi yang saat ini dilaksanakan yaitu Jaksa Jarga Desa.
“Perlu diketahui Jaksa Jarga Desa ini merupakan pelayanan hukum khusus penyuluhan penggunaan anggaran dana desa yang tepat sasaran, agar tidak terjadi penyelewengan dana desa, kami juga sudah melakukan penyuluhan itu ke-14 desa dan akan melakukan susul lagi 10 desa di Kabupaten Empat Lawang dengan target 147 Desa akan mendapatkan layanan Jaksa Jarga Desa,” ujarnya.
Ditambahkan Eryana Ganda Nugraha, Seksi Datun juga telah melakukan pelayanan hukum yang sudah tercapai.
“Dengan melaksanakan MoU, pendampingan penanganan inflasi, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, dan juga telah melakukan tes urine kepada seluruh pegawai, donor darah, pelayanan stunting, hingga Jaksa menyapa,” katanya.
Diharapkan dengan capaian-capaian dan target program serta layanan hukum yang ada, peran kejaksaan akan selalu ada dalam penegakan hukum dan tata usaha negara sebagai pengacara-pengacara negara. (**)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
