Jakarta, sumselupdate.com – Sebanyak 45 tenaga honorer yang tergabung dalam Aliansi Honorer Nasional (AHN) pada Selasa, 11 Juli 2023, memenuhi Ruang GBHN, Komplek Gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta. Kedatangan mereka dari berbagai daerah diterima Wakil Ketua MPR Prof. Dr. H. Sjarifuddin Hasan.
Para tenaga honorer menyampaikan berbagai macam masalah dan keluh kesah nasib mereka, seperti gaji kecil, status kepegawaian tidak jelas serta masa depan tidak jelas.
Mereka yang mengabdikan diri di berbagai bidang kehidupan merasa tidak dihargai meski telah puluhan tahun mendarmabaktikan diri pada masyarakat, bangsa, dan negara.
Mendengar aspirasi para tenaga honorer, Sjarifuddin Hasan mengaku terharu pada kondisi mereka. Masalah yang menimpa tenaga honorer diakui sudah lama terjadi.
“Partai Demokrat selalu menyuarakan keberpihakan kepada tenaga honorer,” tegasnya.
Menurut Syarief, tenaga honorer sudah mendarmabaktikan seluruh tenaga dan pikiran puluhan tahun namun pemerintah tidak peduli.
“Kami terkejut dan tidak menyangka”, ujar Syarief.
Dikatakan, setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Hal demikian diamanatkan UUD NRI Tahun 1945 Pasal 27.
“Amanat itu jelas bisa dibaca pemegang kekuasaan”katanya.
Keberpihakan pada tenaga honorer inilah yang membuat dia dengan terbuka menerima mereka di gedung wakil rakyat.
“Meski MPR dan DPR mempunyai tugas masing-masing namun saya mau menerima AHN”, ungkapnya. “Aspirasi yang disampaikan akan saya sampaikan ke komisi terkait di DPR”, tambahnya.
Dikatakan, Syarief sering menyuarakan tentang perlunya berpihak pada tenaga honorer. Dia sepakat dengan usulan, aspirasi, dan keinginan mereka sehingga harus diberikan ruang yang luas agar bisa diangkat menjadi ASN.
Hal demikian sangat wajar karena tenaga honorer sudah terbukti memberikan darma bakti kepada bangsa dan negara.
“Saya memberi apresiasi kepada tenaga honorer di bidang kesehatan yang bekerja tanpa memperhitungkan keselamatan di tengah pandemi Covid-19. Mereka tidak bekerja work from home namun kerja di lapangan,” tambahnya.
Apa yang dilakukan tenaga honorer kesehatan lanjut dia, merupakan bukti untuk menjadi pertimbangan kepada pemerintah bahwa kebijakan untuk tenaga honorer harus dilanjutkan seperti apa yang dijalankan dan sudah dilakukan Presiden SBY. (duk)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
