Muaraenim, Sumselupdate.com – Pemerintah Kabupaten Muaraenim siap memperkuat tata kelola pemerintahan dan menggali potensi daerah sebagai pijakan menuju kemandirian fiskal yang berkelanjutan.
Langkah ini menjadi bagian dari strategi pencegahan korupsi yang lebih berdampak dan terarah. Hal tersebut ditegaskan Bupati Muaraenim H Edison, Senin (04/08/2025) saat mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Tahun 2025 Pemkab Muaraenim dengan Tim Bidang Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) di Ruang Rapat Pangripta Nusantara, Bappeda Kabupaten Muaraenim. Rakor ini juga dihadiri Wakil Bupati Muaraenim Hj Sumarni, Sekretaris Daerah Yulius, berserta seluruh OPD.
“Saya menegaskan siap mengikuti rekomendasi yang disampaikan Kasatgas Pencegahan Direktorat Wilayah II KPK, Untung Wicaksono,” tegasnya pada Rakor tersebut.
Kemudian, Bupati menyampaikan Kabupaten Muaraenim memiliki kekayaan SDA yang melimpah dengan APBD mencapai Rp3,6 trilun. Pendapatan tersebut perlu ditunjang dengan optimalisasi PAD yang akan digenjot hingga mencapai Rp1 triliun selema lima tahun kedepan dengan menginventarisir seluruh potensi serta melaksanakan beberapa Langkah strategis.
Baca juga : DKPTKA Tahun 2024 Capai 3,6 Miliar, Pemkab Muaraenim Apresiasi 10 Perusahaan Patuh Retribusi TKA
“Kami menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh kepada KPK RI, atas sinergitas yang dibangun secara berkesinambungan, serta terus mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan melalui pendekatan pencegahan korupsi yang terintegrasi pada Program Monitoring, Controlling and Surveillance for Prevention (MCSP),” ungkapnya.
Untuk itu, Bupati menyatakan siap mendorong implementasi pengawasan dan MCP dengan menjamin kecukupan anggaran pengawasan intern pemerintah.
Baca juga : Pemkab Muaraenim Latih Istri Nelayan Diversifikasi Usaha, Dorong Kemandirian Ekonomi Keluarga
“Kami siap mendorong implementasi pengawasan dan MCP dengan menjamin kecukupan anggaran pengawasan intern pemerintah. Termasuk memastikan proses Pengadaan Barang/jasa (PBJ) yang transparan, akuntabel dan profesional serta memperkuat pendidikan antikorupsi pada regulasi dan penganggaran,” pungkasnya. (**)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
