PALI, Sumselupdate.com – Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Provinsi Sumatera Selatan kembali didatangi puluhan pengunjuk rasa.
Kedatangan puluhan demonstran tersebut masih menyoalkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Bumi Serepat Serasan. Hanya saja yang dipersoalkan pengunjuk rasa tersebut berasal dari warga Desa Sungai Baung, Kecamatan Talang Ubi.
Dalam aksinya, massa menilai panitia Pilkades Desa Sungai Baung telah melakukan tindakan diskriminasi terhadap salah satu Cakades yang digugurkan secara sepihak oleh mantan panitia Pilkades yang sebelumnya memang telah mengundurkan diri. Atas dasar itulah, pengunjuk rasa menginginkan agar Pilkades di Desa Sungai Baung diundur.
Pada aksi kali ini, wakil ketua DPRD PALI, Darmadi Suhaimi didampingi Devi Heriyanto, Aswawi Mansyur anggota Komisi I dan Sudarmi, ST, menyambut warga pengunjuk rasa dan langsung mengajak berdiskusi untuk membantu penyelesaian permasalahan tersebut.
Di hadapan wakil ketua dewan, koordinator aksi menyampaikan orasinya bahwa keinginan warga datang ke kantor wakil rakyat itu meminta keadilan terhadap Shinta Andayani, calon kepala desa yang digugurkan. Padahal sebelumnya, Shinta telah melalui berbagai proses tahapan pilkades. Setelah berorasi, perwakilan unjuk rasa diajak berdiskusi di ruang rapat komisi I DPRD PALI.
Sementara menurut keterangan Kasmuri, salah satu massa yang ikut berunjuk rasa menceritakan awal permasalahan muncul.
“Dari awal tidak ada masalah, yakni setelah psikotes terhadap 7 calon kades di desa kami, maka ada empat cakades yang lolos. Kemudian panitia menetapkan empat cakades dan mengundi nomor urut terhadap empat calon yang ditetapkan panitia termasuk Shinta. Tapi pada tanggal 3 Agustus setelah penetapan, panitia mengundurkan diri. Tetapi tanpa sepengetahuan masyarakat, mantan panitia masih bekerja dan saat BPD akan membentuk panitia baru, ternyata pada 16 Agustus ada pengumuman baru yang menyebutkan ada lima cakades, yang anehnya nama Shinta tidak tertera di sana,” beber Kasmuri.
Dari situlah dikatakan Kasmuri awal permasalahan timbul, gejolak dan keresahan semakin mencuat pasca-keluarnya pengumuman yang dikeluarkan mantan panitia.
“Berujung kami datang ke kantor dewan untuk meminta anggota dewan agar mendesak Pemkab PALI agar menunda gelaran Pilkades di desa kami sebelum masalah ini selesai. Dan kami juga bertekad kami akan bertahan di kantor dewan sebelum adanya putusan,” tandasnya.
“Jangan ajari masyarakat untuk melanggar hukum. Karena fakta di lapangan tahapan yang dilaksanakan oleh Panitia Pilkades di desa kami sudah cacat hukum. Jika aspirasi kami tidak didengarkan, maka kami akan membawa persoalan ini ke jalur hukum,” tegas Yakub, salah satu orator.
Selain itu, tambahnya, jika DPRD PALI dan Pemkab PALI yang saat ini sedang sibuk bereuforia pada peringatan HUT ke-74 RI tidak memperhatikan aspirasi rakyatnya yang sedang terjepit. Maka mereka meminta agar dikembalikan saja ke Kabupaten Muara Enim.
“Kami dahulu sebelum bergabung dengan PALI, masuk pada Kecamatan Benakat Muaraenim. Oleh karenanya, jika aspirasi kami diabaikan saja, tolong kembalikan saja kami ke Muaraenim,” cetusnya.
Sementara itu, H Darmadi Suhaimi, SH, Wakil Ketua II DPRD PALI yang menerima para pengunjuk rasa, berjanji untuk mengakomodir tuntutan masyarakat tersebut, dengan cara menyampaikan rekomendasi pada pihak Pemkab PALI.
“Kami sebagai DPRD hanya bisa menyampaikan aspirasi ini pada eksekutif (Pemkab PALI –red),” singkatnya.
Pada saat berita ini ditayangkan, lima orang perwakilan pengunjuk rasa, termasuk Cakades yang digugurkan Shinta Andayani, dan Panitia Pilkades Sungai Baung, sedang melakukan perbincangan dengan politisi dari PAN. Didampingi Aswawi, DPRD PALI dari partai PPP dan Sekdin DPMD PALI, Mardiansyah, SH. (adj)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
