Puan: Harus Ada Upaya Khusus Menghentikan Praktik Investasi Ilegal

Ketua DPR RI Puan Maharani.

Jakarta, Sumselupdate.com – Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti banyaknya kasus investasi ilegal marak terjadi.

Persoalan investasi ilegal harus menjadi perhatian serius semua pihak karena sangat merugikan masyarakat.

Read More

“Kasus investasi ilegal sudah semakin masif, dan harus menjadi perhatian serius bersama antara Pemerintah, DPR, aparat penegak hukum, dan instansi terkait lain untuk menghentikannya. Khususnya terhadap praktik penipuan dengan modus investasi digital,” kata Puan, Rabu (6/4/2022).

Dalam laporan terbaru Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), nilai transaksi investasi ilegal sudah mencapai Rp35 triliun.

Jika tidak ada intervensi yang serius, investasi ilegal akan terus menjamur di Indonesia.

“Apalagi peningkatan laporan investasi ilegal bergerak dalam waktu relatif singkat. Harus ada upaya khusus untuk menangani praktik investasi ilegal,” tegas mantan Menko PMK itu.

Berbagai laporan transaksi investasi ilegal yang diketahui cukup beragam, meliputi transaksi pembelian aset, transaksi keuangan mencurigakan, transaksi keuangan tunai, serta pengiriman uang dari dan ke luar negeri. Korban dari investasi ilegal pun tidak sedikit.

“Kita ketahui bersama baru-baru ini ramai terjadi penipuan dengan dalih binary option, yang melibatkan influencer. Praktik seperti ini terjadi karena belum ada aturan yang rigid di Indonesia,” jelas Puan.

Oleh karenanya, perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu mendorong agar ada payung hukum yang lebih jelas mengenai investasi di dunia digital. Dengan begitu, masyarakat  terlindungi dari praktik penipuan investasi.

“Perkembangan teknologi memungkinkan terjadi penipuan jenis baru, dan Negara wajib hadir sebagai fasilitator untuk melindungi masyarakat yang hendak melakukan investasi digital,” tegas Puan.

“Baik itu binary option, trading jenis apapun itu, semua harus memperoleh izin. Praktik investasinya pun harus mendapat pengawasan ketat lewat payung hukum khusus,” tambahnya.

Dia menilai penting digencarkan program literasi keuangan digital kepada masyarakat.

DPR juga mendorong Pemerintah melakukan upaya preventif untuk meminimalisir terjadinya praktik investasi ilegal. (duk)

Yuk bagikan berita ini...

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.