Jakarta, Sumselupdate.com – Maraknya aksi kecurangan yang terungkap pada proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) harus menjadi bahan evaluasi terhadap penerapan sistem pendidikan.
“Maraknya aksi kecurangan pada proses PPDB harus segera disikapi dengan langkah tepat, agar sistem yang diterapkan tidak memicu dampak lebih buruk lagi bagi proses pendidikan yang diterapkan,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulis dibJakarta, Kamis (18/7/2024).
Kecurangan yang terungkap antara lain terjadi di Depok, Bandung dan Sumedang, Jawa Barat. Di Depok 51 siswa kedapatan melakukan kecurangan dengan me-mark up nilai rapor. Menyebabkan nilai rapor yang diunggah pada sistem pendaftaran berbeda dengan rapor asli.
Dinas Pendidikan Jawa Barat juga mengungkap ada manipulasi nilai rapor oleh dua pendaftar di Sumedang dan satu calon peserta didik di Kota Bandung.
Menurut Lestari, praktik kecurangan dalam sistem PPDB harus mendapat perhatian serius dari pemangku kepentingan, demi perbaikan sistem pendidikan nasional.
Pelanggaran terhadap nilai-nilai kejujuran dan sportivitas dalam proses PPDB demi memberikan pendidikan layak bagi setiap anak bangsa, menurut Rerie, sapaan akrab Lestari, merupakan contoh buruk bagi proses pendidikan itu sendiri.
Sejatinya, lanjut Rere, pendidikan hak setiap warga negara yang merupakan kewajiban negara memenuhi dalam rangka mencerdaskan warganya, sebagaimana diamanatkan konstitusi.
Sehingga, sistem pendidikan yang dibangun harus memudahkan akses setiap warga negara mendapatkan pendidikan layak.
“Jangan sampai para pemangku kebijakan malah menerapkan sistem yang memicu tumbuhnya pelanggaran etika dalam proses pendidikan,” kata Rerie.
Dia berharap pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah membangun kolaborasi mewujudkan sistem pendidikan yang memiliki karakter, budi pekerti serta berdaya saing. (**)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
