Perwakilan NPC Datangi DPRD Sumsel

Senin, 29 Agustus 2016
Perwakilan dari NPC saat audiensi ke DPRD Sumsel.

Palembang, Sumselupdate.com- Sebanyak 11 orang yang mewakili National Paralympic Committe (NPC,-red) Sumsel mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD,-red) untuk mengadukan nasibnya, Senin (29/8). Lembaga yang menaungi para atlet disabilitas tersebut menginginkan solusi atas permasalahan yang mereka hadapi saat ini.

NPC yang saat ini akan menghadapi Pekan Paralympic Nasional (Peparnas,-red) di kota Bandung seolah tak dipedulikan oleh pemerintah. Jangankan untuk alat penunjang latihan, untuk makan atlet sehari-hari di Wisma Atlet pun mereka harus patungan.

Oleh karena itu, Ryan Yohwari selaku Ketua NPC Sumsel bermaksud untuk menjelaskan posisi NPC di DPRD Sumsel. “Kami bermaksud mengadakan audiensi dengan pemerintah baik ke Dispora, DPRD maupun kantor Gubernur. Tapi sejak lepasnya NPC dari KONI tahun 2015, kami belum mendapat balasan,” kata Ryan.

Ryan yang rela meninggalkan panggilan Pelatnas karena termotivasi dengan teman-teman yang masih semangat ini lantas menjelaskan kedudukan NPC di mata hukum, sesuai dengan Permendagri No. 31 tentang siapa yang berhak menerima dana hibah. Yakni, KONI, Pramuka, Dharma Wanita serta lembaga yang berguna bagi masyarakat. Sehingga meski tak tertera, NPC secara implisit berhak menerima bantuan tersebut.

Advertisements

Namun kenyataannya, NPC Sumsel belum mendapatkan apapun. Sejak lepasnya NPC dari KONI, saat ini pendanaan untuk NPC Sumsel hanya dianggarkan dalam jumlah yang sedikit. Itupun sampai sekarang belum dibayarkan. Sehingga berakibat NPC Sumsel kesulitan baik dalam memenuhi kebutuhan makannya maupun peralatan untuk berlatih.

“Tanpa diberi honor pun, saya dan kawan-kawan siap untuk mengibarkan bendera untuk Sumsel ini. Tapi kalau tidak makan, bagaimana bisa pak? Kami tidak minta kesamaan dengan atlet normal, namun semenjak saya jadi Ketua NPC, kami belum dapat anggaran tersebut. Kapan kami dapat ‘kue’ (istilah untuk anggaran) seperti yang dijanjikan?” katanya, yang juga atlet disabilitas tingkat dunia cabor bulutangkis tersebut.

Rombongan tersebut diterima oleh Ketua Komisi V  Fahlevi Maizano. Ia menjelaskan bahwa hal ini merupakan tanggung jawab bersama. Namun, ia belum menemukan peraturan yang mengikat terkait dengan NPC pasca lepasnya mereka dari KONI. Untuk itu, dirinya akan memanggil Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) untuk meminta kejelasan tentang NPC tersebut.

“Untuk menerima dana hibah, kita harus jelas peraturannya. Sebab jika tidak, maka akan ada masalah. Oleh karena itu, besok saya akan memanggil Kadispora untuk menjelaskan kedudukan NPC ini. Terlepas dari itu, ini tanggung jawab bersama. Sebab NPC Sumsel juga ikut mengharumkan nama Sumsel. Jika memang terkendala regulasi, ya akan kita buatkan regulasi tersebut,” katanya. (ery)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.