Jakarta, sumselupdate.com – Konsistensi pemerintah daerah mewujudkan kabupaten/kota ramah anak harus ditingkatkan agar proses pembangunan generasi muda dapat menghasilkan anak bangsa yang tangguh dan berkarakter kebangsaan yang kuat.
“Saya prihatin dengan terjadinya tawuran remaja di sejumlah daerah di saat Ramadan, sejumlah pihak harus mengambil langkah segera mengatasi kondisi tersebut hingga akar masalahnya,” kata Wakil Ketua MPR RI, koordinator bidang penyerapan aspirasi masyarakat dan daerah, Lestari Moerdijat di Jakarta, Sabtu (15/4).
Sepanjang Ramadan tahun ini 367 remaja di Kota Depok, Jawa Barat ditangkap karena tawuran. Peristiwa yang sama juga terjadi di sejumlah wilayah di DKI Jakarta dan Tangerang, Banten.
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menyinggung soal komitmen sejumlah daerah untuk mewujudkan Kota Layak Anak (KLA).
Lestari menilai, sejumlah peristiwa tawuran terjadi karena ada beberapa faktor pendorong antara lain pemenuhan hak sipil anak, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan, pendidikan dan pemanfaatan waktu luang, serta perlindungan khusus bagi anak, yang belum memadai.
Rerie sapaan akrab Lestari berpendapat upaya agar anak dan remaja di daerah mendapatkan hak-haknya dalam proses tumbuh berkembang, menjadi tanggung jawab pemangku kepentingan di setiap daerah.
Apalagi, ujar Rerie telah diterbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), yang menjadi dasar hukum pelaksanaan program KLA di Indonesia.
Program KLA adalah sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.
Maraknya sejumlah tawuran yang melibatkan remaja di sejumlah daerah, harus menjadi alarm bagi pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah agar fokus mewujudkan kabupaten/kota layak anak di setiap daerah di Indonesia.
Menurut Rerie, upaya mewujudkan KLA di setiap daerah di Indonesia merupakan bagian penting dalam proses peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di tanah air. (duk)