Jakarta, Sumselupdate.com – Pasca pelantikan kepala daerah hasil pilkada serentak 2024 oleh presiden Prabowo Subianto, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamuddin mewacanakan agar Kepala Daerah tingkat 1 atau Gubernur dipilih secara tidak langsung.
Sultan menegaskan hal itu setelah menghadiri acara pelantikan kepala daerah di istana merdeka, Kamis (20/2/2025) di Jakarta.
Sultan menggarisbawahi, wacana tersebut baru merupakan pendapat pribadi, dan dia
menyadari wacana tersebut akan menimbulkan perdebatan di masyarakat dalam situasi demokrasi yang makin dinamis.
Dikatakan, secara empiris jabatan Gubernur merupakan wakil atau perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah. Karena bentuk negara Indonesia negara Kesatuan dengan sistem pemerintahan presidensial.
“Dan secara yuridis, kita mengetahui kedudukan Gubernur sangat penting sebagai perpanjangan tangan presiden menjalankan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di kabupaten/kota,” tegas Sultan.
Lebih lanjut Sultan menjelaskan, Indonesia negara berbentuk kesatuan dan bukan negara federal. Banyak urusan pembangunan di daerah menjadi domain presiden atau pemerintah pusat.
“Jangan sampai karena perbedaan warna politik dan ideologi, ada gubernur tidak mengindahkan himbauan dan tidak mendukung program pemerintah pusat di daerah,” tambahnya.
Sehingga, Pemerintah pusat membutuhkan seorang wakil yang representatif dan legitimated di daerah. Yakni Gubernur yang memahami dan siap mendukung serta mengontrol jalannya pemerintahan di daerah.
“Dengan sistem pemilihan gubernur secara tidak langsung, akan menjadikan proses demokrasi lokal kita menjadi lebih efisien dan sederhana. Selain itu, hal itu akan memperkuat penerapan prinsip good governance dalam sistem presidensial,” tegasnya.
Sultan menilai pelantikan kepala daerah yang dilakukan langsung Presiden menjadi catatan sejarah yang patut kita apresiasi. Ada suasana kebatinan dan energi politik yang sama antara presiden dan para kepala daerah.
“Presiden ingin sekali menyatukan visi, perspektif dengan membangun kedekatan emosional sehingga kehangatan dan keakraban pemerintahan di semua tingkatan terjadi dalam satu momentum yang sakral,” katanya.
Sultan sendiri ikut langsung mendampingi presiden menyalami ribuan kepala daerah maupun pendamping dan keluarga.
Ketika ditanya terkait mekanisme pemilihan gubernur secara tidak langsung, Sultan menerangkan hal itu dapat menjadi kajian bersama baik akademisi, partai politik , pemerintah dan masyrakat.
Beberapa mekanisme dapat dilakukan secara berjenjang, yakni melalui proses rekruitmen dan fit and proper test beberapa bakal calon di DPRD provinsi dan kemudian nama-nama tersebut diusulkan ke Presiden untuk ditetapkan dua nama menjadi Gubernur dan wakil gubernur.
“Sekali lagi, ini hanya merupakan opini pribadi yang sudah kami tuangkan dalam buku “Green Democracy “. Karena jadwal pilkada masih lima tahun lagi, saya kira kita bisa mendesain proses demokrasi di tingkat provinsi secara lebih sederhana sejak awal,” tuturnya.
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
