Palembang, sumselupdate.com – Tim Zona Intergritas (ZI) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan mengikuti kegiatan Analisa Dokumen Data Dukung Satuan Kerja Usulan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) tahun 2024.

Kegiatan dibuka oleh Kepala Badan Strategi Kebijakan (BSK) Kementerian Hukum dan HAM RI, Y. Ambeg Paramarta bertempat di Ballroom Hotel Aryaduta Bandung, Kamis (01/02/2024).

Kepala BSK Ambeg dalam pengarahannya mengingatkan terkait 3 arahan Presiden Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, yaitu birokrasi yang berdampak dan dirasakan langsung oleh masyarakat, reformasi birokrasi bukan hanya tumpukan kertas, serta birokrasi yang lincah dan cepat.

Rangkaian kegiatan berlangsung sejak 31 Januari s.d 3 Februari 2024. Sebanyak 39 satker yang diusulkan untuk meraih predikat WBBM pada tahun 2023 mengikuti kegiatan, untuk Wilayah Sumatera Selatan diantaranya Kantor Wilayah, Lapas Kelas I Palembang, LPKA dan Lapas Kelas IIB Muara Enim.

Tim ZI Kanwil Sumsel dalam hal ini diwakili oleh Kepala Divisi Administrasi, Rahmi Widhiyanti yang juga Tim Kerja Pembangunan ZI. Didampingi perwakilan tim kerja 6 area perubahan diantaranya Kepala Bagian Umum (Tri Purnomo), Kepala Bagian Program dan Humas (Yulizar), Kasubbag Humas, RB dan TI (Hamsir), Kasubbag Program dan Pelaporan (Dedy Zulian) dan staff. Kegiatan ini juga diikuti jajaran satuan kerja melalui daring.

Kadivmin Rahmi mengatakan bahwa kegiatan analisa data dukung ini penting sebab pembangunan ZI harus dilaksanakan melalui berbagai perubahan dan perbaikan yang terencana, masif, komprehensif, dan sistematis.

“Kegiatan ini merupakan langkah serius dari Kementerian Hukum dan HAM dalam mendorong seluruh Satker dalam membangun Zona Integritas WBBM Tahun 2024,” jelasnya.

Rangkaian kegiatan ini mengundang berbagai narasumber. Pada hari pertama diawali dengan penyampaian materi panel dengan tajuk “Pembinaan dan Evaluasi Pembangunan ZI di lingkungan Kementerian Keuangan” yang disampaikan oleh perwakilan Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, dengan Narasumber Rizal selaku Tim Pembangunan, Tri Sukoco Yudi Pramono selaku Tim Penilai, dan Denis Yudo Susilo selaku Tim Penilai yang berasal dari Kementerian Keuangan. Kegiatan hari kedua dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Penerapan Kebijakan Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kemenpan-RB, Kamaruddin serta tim dari Menpan-RB dan Inspektorat Jenderal Kemenkumham.

“Diharapkan perwakilan dari Kanwil Sumek dapat menerima wawasan dan panduan dalam menyusun dan mengoptimalkan dokumen data dukung untuk usulan WBBM,” tutup Kadivmin Rahmi. (**)