Palembang, Sumselupdate.com – Ketua Umum Naga Selatan, Galih Nugraha, S.Sos., menyatakan dukungannya terhadap keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program prioritas Presiden.
Menurut Galih, MBG merupakan program strategis yang manfaatnya bersentuhan langsung dengan masyarakat, terutama anak-anak. Karena itu, persoalan yang muncul dalam pelaksanaannya di tingkat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) perlu disikapi secara objektif dan tidak serta-merta dianggap sebagai kegagalan program secara keseluruhan.
“Naga Selatan mendukung keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis Bapak Presiden. Program ini memiliki manfaat besar bagi masyarakat. Karena itu, harus terus berjalan, dievaluasi, dan diperbaiki agar semakin baik ke depannya,” ujar Galih.
Meski mendukung keberlanjutan program, Galih menegaskan pentingnya pengawasan terhadap pelaksanaan MBG di lapangan. Menurutnya, program yang melibatkan banyak pihak dan menjangkau masyarakat luas harus dijalankan sesuai standar, prosedur, serta ketentuan yang berlaku.
“Kami mendukung programnya, tetapi pelaksanaannya tentu harus diawasi. Kalau ada persoalan, periksa berdasarkan fakta. Jika ditemukan kekurangan, lakukan perbaikan. Apabila berdasarkan pemeriksaan resmi terbukti ada pelanggaran, pihak yang bertanggung jawab harus ditindak sesuai aturan dan kewenangannya,” tegasnya.
Jangan Sampai Ulah Oknum Mencoreng Program MBG
Galih menilai, persoalan yang terjadi dalam pelaksanaan MBG perlu dibedakan dari tujuan dan kebijakan program itu sendiri.
Jika ditemukan pelanggaran pada suatu SPPG dan hal tersebut telah dibuktikan melalui pemeriksaan yang berwenang, tindakan terhadap pihak yang bertanggung jawab dinilai penting untuk menjaga kualitas pelaksanaan sekaligus kepercayaan masyarakat.
“Jangan sampai persoalan yang dilakukan oknum kemudian mencoreng program MBG secara keseluruhan. Programnya baik, maka harus kita jaga bersama. Kalau ada pihak yang terbukti melakukan pelanggaran berdasarkan pemeriksaan resmi, tentu harus diproses sesuai ketentuan yang berlaku,” katanya.
Ia juga mengingatkan agar persoalan di satu lokasi tidak menjadi alasan untuk menggeneralisasi seluruh mitra, pegawai, maupun relawan SPPG.
Menurutnya, penanganan setiap persoalan harus didasarkan pada fakta dan hasil pemeriksaan yang sah sehingga pihak yang tidak terbukti melakukan pelanggaran tidak ikut dirugikan.
“Kita juga harus adil. Jangan karena ada persoalan di satu tempat, semua mitra, pegawai, atau relawan SPPG dianggap bermasalah. Yang perlu diberikan tindakan adalah pihak yang memang terbukti melakukan pelanggaran,” jelasnya.
Pengawasan MBG Jangan Menunggu Viral
Lebih lanjut, Galih berharap berbagai persoalan dalam pelaksanaan MBG menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat sistem pengawasan.
Ia menilai pengawasan seharusnya dilakukan secara preventif, berkala, dan terukur, bukan hanya setelah muncul keluhan masyarakat atau persoalan menjadi viral.
“Pengawasan jangan menunggu persoalan menjadi viral baru kemudian dilakukan pemeriksaan. Kalau MBG ingin berjalan dalam jangka panjang, pengawasan harus dilakukan sejak awal dan secara berkala,” ujarnya.
Sejumlah aspek yang menurutnya perlu mendapat perhatian meliputi keamanan pangan, kebersihan, sanitasi, pengelolaan lingkungan, kualitas bahan makanan, sarana dan prasarana, serta tata kelola operasional SPPG.
“Masyarakat yang menerima manfaat MBG harus mendapatkan makanan yang aman dan bergizi, yang diproses sesuai standar. Ini menyangkut kepentingan masyarakat secara langsung,” tegas Galih.
Persoalan SPPG Tangga Takat Harus Berdasarkan Fakta
Terkait polemik SPPG Tangga Takat, Galih menegaskan bahwa Naga Selatan tidak ingin mendahului hasil pemeriksaan maupun mengambil kesimpulan sebelum ada kejelasan dari instansi yang berwenang.
Menurutnya, setiap dugaan pelanggaran harus diperiksa secara objektif agar penanganannya berjalan adil dan sesuai ketentuan.
“Untuk persoalan SPPG Tangga Takat, kami tidak ingin mendahului hasil pemeriksaan maupun kewenangan instansi terkait. Biarkan fakta dan pemeriksaan resmi yang menentukan. Kalau ditemukan pelanggaran, harus ada tindak lanjut sesuai aturan. Kalau tidak terbukti, jangan sampai ada pihak yang dirugikan oleh tuduhan yang tidak berdasar,” katanya.
Galih berharap persoalan tersebut dapat diselesaikan secara objektif dan transparan, sehingga tidak menimbulkan dampak yang lebih luas terhadap kepercayaan masyarakat terhadap program MBG.
Ia menegaskan, dukungan terhadap keberlanjutan MBG tidak berarti mengabaikan persoalan yang muncul dalam pelaksanaannya. Sebaliknya, evaluasi dan pengawasan diperlukan agar program berjalan sesuai tujuan.
Dukung Program, Kawal Pelaksanaan
Galih menegaskan bahwa kritik terhadap pelaksanaan MBG tidak seharusnya dipandang sebagai bentuk penolakan terhadap program pemerintah.
Menurutnya, kritik yang disertai fakta dan pengawasan yang objektif justru dapat membantu memperbaiki kualitas pelaksanaan program serta memastikan manfaatnya dirasakan masyarakat.
“Kritik terhadap pelaksanaan bukan berarti menolak program. Justru kami ingin program Bapak Presiden ini berhasil, berjalan berkelanjutan, dan semakin dipercaya masyarakat,” ungkapnya.
Ia berharap pemerintah, pengelola SPPG, mitra, pegawai, relawan, dan masyarakat dapat bersama-sama menjaga kualitas pelaksanaan MBG.
Naga Selatan, lanjut Galih, akan tetap mendukung keberlanjutan program sekaligus mendorong pengawasan dan evaluasi yang objektif serta bertanggung jawab.
“Sikap kami jelas, kami mendukung MBG dan keberlanjutannya. Kami menghormati tujuan besar program Bapak Presiden. Namun, pelaksanaannya harus didukung standar yang baik, pengawasan yang kuat, dan pertanggungjawaban yang jelas,” pungkasnya.
Galih kembali menegaskan sikap Naga Selatan terhadap program tersebut.
“Programnya kita dukung, masyarakatnya kita lindungi, pelaksanaannya kita kawal, dan kalau ada pelanggaran yang terbukti, harus ditindak. Jangan biarkan kesalahan oknum mengganggu program baik untuk masyarakat,” tutupnya.
(**)







