Ketua PURT DPD RI Kritik Keras Pemda Tempatkan Dana Triliunan di Bank

Writer: - Jumat, 24 Oktober 2025
Ketua PURT DPD RI Kritik Keras Pemda Tempatkan Dana Triliunan di Bank. (foto: Sumselupdate.com/Miduk)

Jakarta, Sumselupdate.com- Ketua Panitia Urusan Rumah Tangga (PURT) DPD RI, Hasan Basri, melontarkan kritik keras Pemerintah Daerah (Pemda) yang menempatkan dana dalam jumlah besar, bahkan hingga ratusan triliun, di deposito perbankan.

Dikatakan, dana deposito Pemda merugikan rakyat karena menyebabkan dana tersebut menjadi tidak bergerak dan tidak segera dimanfaatkan untuk pembangunan serta pelayanan publik
Hasan Basri menegaskan, terdapat beberapa dampak negatif mengendapnya dana Pemda di bank.

Read More

Seperti penghambat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.“Dana yang seharusnya menjadi stimulus pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, serta sektor vital seperti pendidikan dan kesehatan, justru tersimpan dan hanya menghasilkan bunga yang relatif kecil,” ujar Hasan Basri.

Jika dana tersebut dibelanjakan, kata Hasan Basri perputaran ekonomi di daerah akan meningkat, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Keputusan untuk mendepositokan dana lanjut dia, menunjukkan ada ketidaksesuaian antara alokasi anggaran dengan kebutuhan mendesak masyarakat, mengindikasikan proyek penting tidak berjalan optimal.

Hasan Basri menilai penumpukan dana yang tidak segera dibelanjakan, juga dapat memicu potensi penyalahgunaan wewenang dan korupsi.

​Senator asal Kalimantan Utara (Kaltara) ini memberikan contoh jika dana Pemda Rp 300 miliar didepositokan, perkiraan bunga yang diperoleh setahun hanya sekitar Rp 1,2 miliar.

​”Sementara jika digunakan untuk pembangunan, bayangkan berapa kilometer jalan dan jembatan yang terbangun. Dan itu akan membuat perputaran ekonomi semakin baik,” ujar Hasan Basri.

​Dia juga menyoroti sektor pendidikan dan kesehatan, di mana dana yang mengendap bisa dimanfaatkan untuk membangun dan memperbaiki sekolah, serta membayar tunjangan guru honorer, dan berbagai program pelayanan publik lain.

Dia menyarankan agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memeriksa aliran dana daerah yang disimpan di bank, mengingat data APBD yang disampaikan beberapa pemda berbeda dengan catatan Bank Indonesia (BI).

Dia juga mendesak agar dana yang dimiliki Pemda dimanfaatkan dengan baik dan segera untuk kepentingan rakyat, bukan malah disimpan di perbankan.

(**)

Bantu Kami untuk Berkembang

Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!


Related posts