Ketua DPRD Buka-bukaan Soal Utang Pemkab PALI, Capai Rp216 Miliar

Suasana rapat antara Ketua DPRD PALI dan Puluhan Kades

PALI, Sumselupdate.com — Puluhan kepala desa yang berada di Bumi Serepat Serasan mendatangi kantor DPRD PALI. Kedatangan puluhan kepala desa tersebut dalam rangka berkoordinasi serta menyampaikan keluhan kepada legislator kabupaten PALI terkait belum dibayarnya tunjangan perangkat dari bulan Juli hingga Desember 2020 lalu.

Ketua Forum Koordinasi Kepala Desa PALI (FK2DP), Abul Rustoni menjelaskan bahwa kehadiran dirinya beserta lebih kurang 40 kades lainnya untuk audiensi kepada DPRD PALI.

Bacaan Lainnya

“Jadi kami audiensi ke DPRD PALI terkait Alokasi Dana Desa (ADD) yang belum cair sejak bulan Juli hingga Desember 2020. Termasuk salah satunya honor perangkat desa,” jelas Abul Rustoni, yang juga merupakan Kepala Desa Prabu Menang, Kecamatan Penukal Utara.

Dijelaskan Abul Rustoni, akibat belum dibayarnya ADD selama enam bulan itu, berdampak pada pelayanan masyarakat yang menjadi terseok-seok.

“Pasti, keterlambatan membayar ADD berdampak terhadap masyarakat. Kendati melayani masyarakat tetap maksimal, namun bila tidak didukung dengan pendanaan, ngalot jadinya, terseok-seok jadinya,” jelas Abul.

Terkait apa yang menyebabkan hal itu bisa terjadi, Abul mengaku bahwa karena terlambatnya transfer dari pemerintah pusat. “Kami dengar permasalahannya karena terlambat transfer dari pemerintah pusat,” tutupnya.

Sementara itu, ketua DPRD PALI, H. Asri AG membeberkan utang yang dimiliki Pemkab PALI dihadapan puluhan kades.

“Perlu disampaikan disini bahwa utang Pemkab PALI sebesar Rp 216 milyar lebih tepatnya Rp 216.945.877.398,- Nilai itu termasuk untuk desa sebesar Rp 35 milyar yang seharusnya sudah disalurkan tahun 2020 lalu,” ungkap H Asri AG, Selasa (16/2/21).

Diungkapkan juga H Asri AG bahwa tunda bayar itu belum termasuk utang kepada bank Sumsel Babel sebesar Rp 22 milyar dan pihak SMI sebesar Rp 180 milyar.

“Ini faktanya, kami bukan menyampaikan informasi tanpa data. Memang utang kepada bank Sumsel dan pihak SMI tidak serta merta langsung besar seperti itu tapi akumulatif sejak tahun 2018, 2019 dan 2020. Kalau kita biarkan maka PALI akan hancur,” tandas ketua DPRD PALI.

Bahkan yang lebih miris lagi dikemukakan H Asri bahwa tunggakan BPJS belum dibayarkan selama satu tahun sebesar Rp 36 milyar.

“Anggaran untuk BPJS tahun 2020 telah disetujui DPRD yang diajukan pemerintah sebesar Rp 36 milyar rupanya belum dibayarkan. Padahal itu untuk membayar biaya pengobatan masyarakat miskin. Dan informasinya, apabila bulan Maret 2021 belum juga dibayarkan, berobat dengan BPJS akan distop,” terangnya.

H Asri menyampaikan bahwa DPRD bukan menentang program pemerintah tapi tetap mendukung program yang benar sementara yang salah harus diperbaiki.

“Kita sama-sama ingin membangun PALI yang katanya Brunei-nya Sumatera. Untuk itu kami mengajak seluruh masyarakat termasuk Forum Komunikasi Kepala Desa PALI (FK2DP) yang harus aktif. Dan kami sarankan ke depan tatakelola keuangan harus dirubah serta harus banyak belajar dengan daerah lain agar PALI bisa lebih baik,” harapnya. (adj)

Yuk bagikan berita ini...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.