Ketua DPR Sesalkan Pemecatan Secara Sepihak Guru Honorer di DKI Jakarta

Writer: - Sabtu, 20 Juli 2024
Ketua DPR RI, Dr (HC) Puan Maharani.

Jakarta, Sumselupdate.com – Ketua DPR RI Dr (HC) Puan Maharani menyesalkan insiden pemecatan seratusan guru honorer di DKI Jakarta secara sepihak melalui sistem pembersihan.

Puan pun mendorong Pemerintah melakukan audiensi untuk mencari solusi terbaik dari hal tersebut.

Read More

“Saya  menyayangkan dengan  pemutusan kerja ratusan guru honorer DKI ini. Kami harap ada koordinasi  intensif dari Pemerintah untuk memberikan penjelasan dan solusi  terhadap masalah tersebut,” kata Puan Maharani dalam keterangan di Jakarta, Kamis (18/7/2024).

Dia menilai guru honorer merupakan tenaga pendidik memiliki keistimewaan yang sama dengan guru PNS sebagai pahlawan tanpa tanda jasa sehingga perlu diperhatikan.

Dan keberadaan guru honorer karena tenaga pendidik kurang. Jadi peran mereka juga besar.

Berdasarkan keterangan Disdik DKI, pembersihan terhadap setidaknya 107 guru honorer  dilakukan sebagai Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK. Hal ini lantaran pihak sekolah mengangkat guru honorer tanpa rekomendasi dari Disdik.

Para guru honorer tersebut digaji dari dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Disdik DKI menyebut, temuan BPK menemukan  peta kebutuhan guru honorer tidak sesuai dengan Permendikbud serta ketentuan sebagai penerima honor.

Namun demikian, Puan meminta agar Pemerintah, pihak sekolah, dan guru honorer tersebut bisa duduk bersama menemukan jalan terbaik.

“Harus ada klarifikasi terhadap permasalahan ini. Termasuk alasan sekolah memutuskan mengangkat guru honorer tersebut  kenapa. Apa karena memang kelebihan beban sehingga membutuhkan tenaga pendidik tambahan,” jelas Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.

Menurut Puan, Pemerintah pusat bisa menjadi fasilitator demi keadilan bagi semua. Sebab, hal ini menyangkut nasib lebih dari 100 guru honorer yang telah berkontribusi terhadap pendidikan anak.

Dia berharap ada titik temu yang berkeadilan dan pembicaraan dapat dilakukan secara demokratis agar semua pihak dapat memahami posisi dan peran masing-masing.

“Jangan sampai karena pemutusan kerja secara mendadak ini, sekolah akhirnya kekurangan tenaga pengajar yang  berdampak pada anak-anak kita,”tegas Puan. (**)

Bantu Kami untuk Berkembang

Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!


Related posts