Jakarta, Sumselupdate.com – Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Pemerintah mempercepat pengendalian penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan ternak.
Apalagi penyakit yang banyak menyerang sapi ini telah menimbulkan kekhawatiran masyarakat jelang Idul Adha.
“Kasus PMK pada hewan ternak sudah semakin serius karena penyebarannya semakin meluas. Pemerintah harus segera melakukan pengendalian karena masyarakat sudah cemas mengingat sebentar lagi Idul Adha,” kata Puan di Jakarta, Jumat (10/6/2022).
Seperti diketahui, Idul Adha identik dengan pelaksanaan penyembelihan hewan kurban seperti sapi dan kambing. Sementara itu, penyebaran penyakit mulut dan kuku pada ternak telah menyebar ke 18 provinsi dan 163 kabupaten/kota.
Meski pemerintah sudah menyatakan hewan kurban yang disediakan tahun ini bukan dari daerah yang terkonfirmasi PMK, namun kekhawatiran masyarakat masih ada.
Puan mengingatkan Pemerintah untuk merespons kegelisahan warga, khususnya umat Islam yang merayakan Idul Adha.
“DPR berharap agar vaksinasi untuk menekan kasus penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak ini segera dilakukan. Dengan begitu, kita bisa mencegah penyebaran virus semakin luas,” tuturnya.
Dikatakan, vaksinasi bagi hewan ternak yang tidak terpapar PMK tersebut harus diprioritaskan bagi daerah yang sudah terjangkit penyakit mulut dan kaki serta wilayah sekitarnya.
Ada 3 juta dosis vaksin yang akan segera datang dengan peruntukkan bagi wilayah yang terdampak penyakit mulut dan kuku.
“Pemerintah harus memperbanyak dokter hewan pada wilayah terdampak. Sebab beberapa daerah sudah merasa kewalahan karena kurangnya tenaga medis yang bertugas,” ujar Puan.
Akibat kurangnya dokter hewan, lanjut dia, penanganan sapi yang terpapar PMK menjadi lambat, seperti di NTB. Masalah PMK ini cukup serius karena bisa berdampak pada perekonomian Indonesia.
Lebih lanjut, Puan meminta Pemerintah Pusat bekerja sama Pemerintah Daerah memperketat pengawasan penjualan hewan ternak, khususnya di pasar-pasar ternak maupun pedagang hewan musiman yang banyak muncul jelang Hari Raya Idul Adha.
“Penyebaran PMK juga potensial terjadi di pasar. Oleh karenanya, dibutuhkan kerjasama seluruh elemen masyarakat dalam mengantisipasi penyebaran masalah PMK ini, termasuk tokoh masyarakat dan agama,” tutur Puan.
Pemda pun diharapkan mengoptimalkan pemantauan terhadap pemotongan hewan kurban baik yang dilaksanakan di Rumah Potong Hewan atau tempat pemotongan hewan kurban.
Hal ini guna memastikan daging yang dihasilkan memenuhi kriteria aman, sehat, utuh dan halal bagi yang dipersyaratkan untuk konsumsi masyarakat.
“Kami mengimbau seluruh pihak berkenan terlibat dalam upaya pengendalian PMK tanpa mengabaikan faktor kesehatan. Tidak hanya institusi yang memang berfokus pada budidaya hewan ternak, tetapi juga di sektor perdagangan serta pangan,” kata Mantan Menko PMK itu.
Dia mendukung rencana pembentukan satuan tugas PMK hingga tingkat Pemda. Dan DPR berkomitmen mengawal semua kebijakan pengendalian PMK melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.
“DPR RI melalui Komisi IV akan terus mengawal perkembangan penanganan penyakit mulut dan kuku pada hewan ini,” tegasnya.
Selain itu, Puan meminta Pemerintah didukung seluruh stakeholder terkait semakin masif mensosialisasikan berbagai hal mengenai PMK. (duk)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
