Jakarta, Sumselupdate. com-Akselerasi kesiapan aturan pelaksanaan dan aparat penegak hukum sangat diperlukan menekan jumlah kasus kekerasan seksual yang meningkat. Jangan sampai momentum kepercayaan tinggi masyarakat terhadap UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) hilang.

“Kasus tindak kekerasan seksual yang terus meningkat harus menjadi perhatian bersama, agar berbagai upaya penegakan hukum terkait kasus tersebut segera dilakukan secara serius,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat di Jakarta, Jumat (26/5).

Catatan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) kasus kekerasan seksual terhadap anak pada 2021 sebanyak 426 dan 2022 sebanyak 536. Sementara, kasus kekerasan seksual pada orang dewasa di 2021 sebanyak 60 dan 2022 sebanyak 99.
Menurut Lestari, hadirnya UU TPKS dalam sistem perundang-undangan kita, harus segera dilengkapi dengan aturan pelaksanaannya.

Peningkatan pelaporan kasus kekerasan seksual yang terjadi saat ini, menurut Rerie sapaan akrab Lestari, mencerminkan adanya peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap hadirnya UU TPKS di tanah air.

Kondisi tersebut, lanjut Rerie yang merupakan harus dijaga dengan kesiapan sejumlah aturan pelaksana dan aparat penegak hukum, agar amanat UU No. 12 Tahun 2022 dapat segera direalisasikan.

Dikatakan, kecepatan hadirnya sejumlah aturan pelaksanaan dan kesiapan aparat penegak hukum menjalankan amanat UU TPKS sangat menentukan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang berlaku.

Dia berharap para pemangku kebijakan dapat bahu membahu berkolaborasi mewujudkan sistem hukum yang adil dan mampu melindungi para korban tindak kekerasan seksual di negeri ini.
Jangan sampai momentum kepercayaan publik yang tinggi terhadap hadirnya UU TPKS hilang, sehingga perangkat hukum yang dibuat melindungi masyarakat dari tindak kekerasan seksual menjadi sia-sia.(duk)