Pangkalpinang, Sumselupdate.com – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung (Kanwil Kemenkum Babel) mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) Analis Hukum yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM RI, Rabu (8/10/2025).
Kegiatan yang digelar secara daring dan luring ini bertujuan meningkatkan kompetensi para analis hukum dalam mengembangkan metode analisis dan evaluasi terhadap permasalahan hukum aktual.
Kepala BPHN Kemenkumham RI, Min Usihen, hadir langsung dalam kegiatan tersebut dan menekankan pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang analisis hukum. Sementara narasumber utama kegiatan adalah Guru Besar Hukum Universitas Indonesia, Prof. Dr. Wicipto Setiadi, S.H., M.H.
Dalam pemaparannya, Prof. Wicipto menjelaskan bahwa pengembangan metode analisis dan evaluasi hukum perlu dilakukan secara multidimensi, mencakup pendekatan normatif, empiris, ekonomi, dan komparatif. Setiap analisis, katanya, harus menggunakan instrumen terukur seperti matrix, Regulatory Impact Assessment (RIA), serta indikator efektivitas, agar hasil evaluasi dapat dijadikan dasar kuat dalam pengambilan keputusan hukum.
“Metode analisis hukum harus disesuaikan dengan karakteristik permasalahan aktual dan menjadi bagian sistemik dalam siklus pembentukan serta perbaikan hukum nasional,” ujarnya.
Kegiatan Bimtek ini dilaksanakan secara interaktif, memberikan kesempatan bagi peserta untuk berdiskusi, bertanya, dan memperoleh pemahaman praktis tentang penerapan metodologi analisis hukum.
Kepala Kanwil Kemenkum Babel, Johan Manurung, menyampaikan apresiasi terhadap penyelenggaraan kegiatan ini. Ia menilai Bimtek tersebut sangat penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di lingkungan Kanwil Kemenkum Babel, terutama dalam penguasaan metode analisis hukum yang modern dan terukur.
“Melalui bimbingan teknis ini, Kanwil Kemenkum Babel berkomitmen untuk terus meningkatkan profesionalisme pegawai, memperkuat kapasitas analis hukum, serta mendukung terciptanya sistem hukum nasional yang adaptif, akuntabel, dan responsif terhadap permasalahan hukum aktual,” tutup Johan.
(**)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
