Pangkalpinang, Sumselupdate.com – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung (Kanwil Kemenkum Babel) melaksanakan rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Ranperkada) Kabupaten Belitung Timur, Selasa (20/10/2026), secara virtual melalui Zoom Meeting.
Rapat dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Babel, Johan Manurung, didampingi Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Slamet Iman Santoso, serta jajaran Perancang Peraturan Perundang-undangan. Turut hadir Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Kabupaten Belitung Timur, Hendri, beserta jajaran perangkat daerah terkait.
Sebanyak tujuh rancangan regulasi dibahas, terdiri atas dua Ranperda dan lima Ranperkada. Kedua Ranperda tersebut mengatur tentang Perseroan Terbatas Pembangunan Belitung Timur serta Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2026–2046.
Sementara itu, lima Ranperkada mencakup penanganan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), bantuan kebutuhan hidup dan sembako bagi nelayan pada musim angin kencang, perubahan tata cara penyaluran bantuan perikanan, subsidi harga pangan strategis daerah, serta kelas jabatan di lingkungan pemerintah daerah.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung, menegaskan bahwa harmonisasi merupakan langkah strategis untuk memastikan setiap regulasi daerah memiliki landasan hukum yang kuat, selaras dengan peraturan yang lebih tinggi, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Baca juga: Silaturahmi Penuh Keakraban, Kajati Babel Apresiasi Pengabdian Johan Manurung
“Harmonisasi bukan sekadar memenuhi tahapan administratif dalam pembentukan regulasi, tetapi menjadi instrumen penting untuk menghasilkan produk hukum daerah yang berkualitas, tidak tumpang tindih, dan memiliki kepastian hukum. Setiap regulasi yang disusun harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta mendukung pembangunan daerah,” ujar Johan.
Johan juga mengapresiasi komitmen Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dalam membangun sinergi bersama Kanwil Kemenkum Babel untuk meningkatkan kualitas pembentukan peraturan perundang-undangan.
“Kami berharap sinergi yang telah terjalin dapat terus diperkuat. Regulasi yang baik bukan hanya harus sesuai dengan ketentuan hukum, tetapi juga harus dapat dilaksanakan secara efektif dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Divisi P3H, Slamet Iman Santoso, menjelaskan bahwa proses harmonisasi dilakukan melalui pencermatan terhadap aspek substansi maupun teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 beserta perubahannya.
“Setiap pasal harus dicermati secara menyeluruh, baik dari sisi materi muatan, kewenangan pengaturan, maupun teknik penyusunannya. Hal ini penting untuk menghindari potensi disharmonisasi serta memastikan regulasi yang dihasilkan memiliki kejelasan norma dan dapat diimplementasikan dengan baik,” jelas Iman.
Iman menambahkan bahwa harmonisasi juga menjadi sarana untuk menyelaraskan kebijakan pemerintah daerah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Melalui pembahasan yang komprehensif, kami ingin memastikan setiap rancangan peraturan benar-benar memenuhi prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, sehingga mampu memberikan kepastian hukum bagi pemerintah daerah maupun masyarakat,” tambahnya.
Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Babel terus memperkuat perannya dalam mendampingi pemerintah daerah menghasilkan produk hukum yang harmonis, berkualitas, implementatif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (**)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
