Pangkalpinang, Sumselupdate.com – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung memberikan dukungan terhadap penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Bangka tentang Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi melalui kegiatan Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi yang dilaksanakan di Kanwil Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Kamis (29/1/2026).
Kegiatan tersebut dipimpin oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Kanwil Kemenkum Kepulauan Bangka Belitung, Rahmat Feri Pontoh, dan dihadiri oleh JFT Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya, Ahli Muda, Ahli Pertama, serta CPNS Kanwil Kemenkum Kepulauan Bangka Belitung.
Turut hadir jajaran Pemerintah Kabupaten Bangka, antara lain Staf Ahli Dalyan Amrie, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, dan Perdagangan Asep Setiawan, Kepala Bagian Hukum dan HAM Sri Elly, Plt. Sekretaris DPMPTSP Khairul Amrie, serta perwakilan dan staf dari BPPKAD, Bagian Hukum, dan DPMPTSP.
Dalam sambutannya, Kepala Divisi Peraturan Perundang- undangan dan Pembinaan Hukum, Rahmat Feri Pontoh menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Bangka atas upaya strategis dan sinergis yang telah dilakukan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah, khususnya melalui pelaksanaan harmonisasi Ranperda.
Harmonisasi ini bertujuan untuk memastikan substansi Ranperda selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta dapat diterapkan sesuai dengan kebutuhan daerah.
Baca juga : Kanwil Kementerian Hukum Babel dan Polda Kepulauan Bangka Belitung Sosialisasi KUHP Nasional
Pada Kesempatan tersebut, Staf Ahli Bupati Kabupaten Bangka, Dalyan Amrie, mengapresiasi Kanwil Kemenkum Kepulauan Bangka Belitung yang telah memfasilitasi proses pengharmonisasian Ranperda.
Ia berharap Ranperda yang disusun tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, mampu menghasilkan produk hukum daerah yang berkualitas, serta memberikan kepastian dan kejelasan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Pelaksanaan harmonisasi dilakukan dengan memperhatikan aspek substantif (materi muatan) dan aspek teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Ranperda tentang Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi ini juga berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Daerah.
Baca juga : Kemenkum Babel Dampingi Pelaporan dan Penilaian Kinerja JDIHN 2026, Perkuat Akses Informasi Hukum Daerah
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung menyatakan dukungan penuh terhadap penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Insentif dan Kemudahan Investasi Kabupaten Bangka.
“Ranperda ini diharapkan menjadi instrumen hukum yang mampu menciptakan iklim investasi yang kondusif, memberikan kepastian hukum bagi investor, serta mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi daerah”, pungkas Johan. (**)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
