Joko Siswanto: Politik Dinasti Kurang Baik Dalam Berdemokrasi

Joko Siswanto

Palembang, Sumselupdate.com – Politik dinasti yang dilakukan sejumlah partai dalam gelaran pemilihan kepala daerah berpotensi merusak demokrasi di Indonesia dan  menutup kesempatan bagi masyarakat untuk terlibat berpartisipasi menggunakan hak dipilihnya.

Demikian dikatakan pengamat politik Sumatera Selatan, Joko Siswanto. Menurutnya, jika politik dinasti masih terus berjalan, maka sulit regenerasi bisa berkembang dan akhirnya akan menghasilkan pemimpin hanya dari keluarga terdekat.

Bacaan Lainnya

“Cuman keluarga itu saja, sehingga masyarakat tidak ada peluang. Padahal kita negara demokrasi yang setiap kewarganegaraan itu harus ada kesamaan dalam hukum pemerintah,” ujar Joko yang juga Rektor Universitas Taman Siswa Palembang, Senin (19/9).

Masih kata dia, jika pemimpin suatu daerah sudah didominasi oleh suatu klan atau satu keluarga maka akan tertutup bagi orang lain. “Kendati keluarga itu dipercaya bisa menang di daerah tersebut dan bisa menjadi pemimpin yang baik, tapi imbasnya masyarakat akan terpuruk dan menimbulkan kerajaan dinasti modern, ini negatifnya,” urainya.

Dampak negatif lain yang paling parah, sambung Joko, kalau dinasti itu ternyata tidak aspiratif serta tidak amanah. “Contohnya sudah jelaskan, ada dua kabupaten di Sumsel. Banyuasin dan  Ogan Ilir kebetulan partainya sama, bapaknya ketua Partai juga, kan akhirnya negatif,” katanya

Ditambahkannya, kedua hal negatif tersebut yang harus dihindari jika ingin politik dinasti tidak menjadi buruk. Sebenarnya, politik dinasti bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi yang supaya setiap orang bergantian memegang tampuk kekuasaan dengan proses yang kompetitif.

Ia mengatakan, lebih buruknya lagi dari politik dinasti adalah pemaksaan serta pengkarbitan untuk menjadi pemimpin, bukan karena trend menjadi pemimpin tetapi dipaksa untuk matang.

“Ini contoh sudah lengkap, dua-duanya dipilih dan terpilih sebelum usianya 30 tahun, tidak ada track record mumpuni, bisa dibanggakan, layaknya anak muda baru lulus sarjana. Itu kan dipaksakan, akibatnya kematangan berpikir masih belum matang, emosinya belum bisa terkontrol,” jelasnya.

Memang diakui Joko, politik dinasti mempunyai sisi positif dan bisa memajukan daerah yang dipimpinnya. Namun, hal tersebut jarang terjadi karena kebanyakan semua politik dinasti itu buruk.

“Kepada masyarakatlah juga harus cerdas dan hati-hati terhadap politik dinasti serta perhatikan track record-nya, karena tidak ada larangan di undang-undang yang mengatur politik dinasti, hanya saja harus transparan serta demokratis,” tandasnya. (adi)

Yuk bagikan berita ini...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.