Jakarta, Sumselupdate.com – Wakil Ketua Komisi X DPR, Dede Yusuf, menyoroti Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim yang tak memberikan rekomendasi ketika perguruan tinggi negeri (PTN) menaikkan uang kuliah tunggal (UKT).

Sesuai aturan, Dede menyampaikan, seharusnya Nadiem memberikan rekomendasi sebelum kampus menetapkan ataupun menaikkan UKT.

“Dalam Permendikbud (2 Tahun 2024) itu semua kenaikan harus rekomendasi menteri. Nah, selama ini rekomendasi menteri itu tidak diberikan,” ujar Dede selepas rapat kerja dengan Mendikbudristek Nadiem di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/5/2024).

Dengan tak adanya rekomendasi dari Kemendikbudristek, Dede menyebut, hal ini dapat membuat PTN leluasa menetapkan UKT hingga naik drastis.

Oleh karena itu DPR mendorong Kemendikbudristek mengawal proses kenaikan UKT agar sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Jadi kita sekarang meminta agar rekomendasi itu harus dikawal,” imbuh Dede.

Lebih lanjut, Komisi X DPR telah meminta Kemendikbudristek untuk merevisi pasal-pasal dalam Permendikbud 2 Tahun 2024 yang memberikan ruang bagi PTN untuk menaikkan UKT serta iuran pengembangan institusi (IPI) secara drastis.

Dengan Permendikbud tersebut, dia juga menekankan perguruan tinggi negeri (PTN) dapat membuat skema UKT sendiri tanpa batas yang jelas sehingga bisa memberatkan mahasiswa yang kurang mampu.

“Salah satunya adalah merevisi Permendikbud tersebut sehingga batas atasnya jelas. Jangan sampai batas atasnya 500%. Teknisnya kita serahkan kepada pemerintah, tetapi desakan itu sudah ke luar,” jelas Dede.

Tak hanya itu, Kemendikbudtistek diminta memberikan ruang dan jaminan bagi mahasiswa baru untuk dapat meninjau ulang UKT sesuai perekonomian keluarga dengan aman dan lancar. (**)