Jakarta, Sumselupdate.com — Ketua Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Senator Ahmad Nawardi, meminta Badan Pengelola Investasi Dana Anagata Nusantara (BPI Danantara) bertindak hati-hati dan transparan mempertimbangkan setiap investasi yang melibatkan dana publik, khususnya pada perusahaan swasta yang didominasi investor asing.
Kritik ini disampaikan menyusul adanya rencana proaktif pemerintah untuk mendorong merger antara PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) dan PT Grab Teknologi Indonesia (Grab), beserta potensi pelibatan Danantara sebagai pemegang saham di entitas hasil merger.
Senator Nawardi mengingatkan, sumber dana Danantara yang berasal dari dividen BUMN merupakan uang publik yang harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat secara luas.
Komite IV DPD RI yang membidangi keuangan negara dan investasi, menekankan perlunya kalkulasi yang jelas dan pertanggungjawaban transparan sebelum dana tersebut diinvestasikan.
“Saya tegas menyatakan, dana publik adalah amanah yang harus dikelola dengan prinsip kehati-hatian (fiduciary duty) tertinggi. Dana ini tidak boleh digunakan untuk aksi korporasi yang manfaatnya belum jelas dan justru memiliki potensi risiko kerugian besar,” ujar Nawardi.
Melibatkan Danantara sebagai pemegang saham perusahaan aplikator yang sebagian besar saham dikuasai asing, seperti GOTO dan Grab, kata dia, langkah yang berpotensi merugikan keuangan negara.
Nawardi juga menyoroti potensi kerancuan yang akan timbul jika Danantara terlibat dalam investasi ini. Jika investasi Danantara di GOTO dan Grab mengalami kerugian, maka pertanggungjawaban akan dibebankan kepada publik sebagai pemilik dana.
Sebaliknya, jika investasi tersebut menguntungkan, sebagian besar keuntungan justru akan dinikmati investor asing sebagai pemegang saham mayoritas.
“Ini adalah kerancuan yang harus dihindari. Jangan sampai uang publik dihambur-hamburkan untuk menalangi risiko bisnis swasta tanpa manfaat yang jelas bagi kepentingan rakyat,” tegasnya.
Nawardi menambahkan, posisi Komite IV adalah Danantara wajib memprioritaskan investasi yang memberikan dampak luas dan strategis bagi kepentingan nasional.
Dia mendesak Danantara untuk mengarahkan investasinya pada sektor-sektor strategis, seperti, Ketahanan Energi: Penambahan kapasitas kilang pengolahan BBM untuk mengurangi ketergantungan impor, serta pembangunan pembangkit tenaga listrik berbasis sampah sebagai solusi energi terbarukan.
Ketahanan Pangan, Investasi pada proyek pangan strategis yang mendukung kedaulatan dan ketersediaan pangan nasional, termasuk lumbung pangan dan infrastruktur irigasi modern.
Infrastruktur Publik, Pembangunan dan modernisasi infrastruktur dasar yang mendukung mobilitas dan konektivitas masyarakat.
”Ketahanan energi, ketahanan pangan, dan infrastruktur publik adalah program prioritas utama negara yang wajib didukung Danantara, bukan malah fokus pada perusahaan aplikator yang sahamnya dikuasai oleh investor asing,” tegas Nawardi.(duk)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
