Sekayu, Sumselupdate.com – Pasca terkuaknya pungutan liar (pungli) penerimaan PTT Dinas Kesehatan, Bupati Muba H Dodi Reza Alex Noerdin mencurigai kejadian ini tidak hanya terjadi di dinas tersebut dan menurutnya juga terjadi salah prosedur dalam proses rekruitmen.
“Pengangkatan bidan PTT nggak bisa semau-maunya lagi. Bahkan, walaupun dananya tersedia, tapi kalau prosedurnya salah, tidak kita angkat,” katanya.
Disamping itu, setelah menerima laporan dari tim Inspektorat, Dodi membentuk tim terpadu yang diketuai Plt Sekda Muba, khusus proses penjatuhan hukuman sanksi administrasi kepegawaian. Sedangkan untuk sanksi pidana, Polres Muba sudah menerima limpahan rekomendasi.
“Itu jelas, kalau ada tindakan melawan hukum yaitu pungutan liar dan kini penanganan, baik sanksi administrasi maupun pidana pungli bergulir beriringan,” imbuhnya.
Dirinya juga memberikan apresiai kepada semua pihak yang ikut membongkar praktik pungli ini. “Semangatnya ini bukan untuk menjatuhkan seorang atau lembaga. Tapi mengakhiri tindakan tidak sesuai perundangan yang berlaku yang sudah dari dulu-dulu dilakukan,” tandasnya.
Sementara itu Kapolres Muba AKBP Rahmat Hakim, SIk memastikan proses hukum akan berjalan beriringan. “Saya sudah menerima limpahan rekomendasi hasil investigasi Inspektorat Muba. Semua data juga sudah di kami. Selanjutnya tinggal mensinkronkan hasil temuan dengan tim kajian pendalaman internal yang diketuai Sekda Muba,” paparnya. (est)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
