Jakarta, Sumselupdate.com – Anggota Komisi X DPR RI, Andi Muawiyah Ramly atau yang akrab disapa Amure, mengapresiasi langkah pemerintah membatalkan rencana penerapan pembelajaran daring sebagai bagian dari strategi penghematan energi nasional mulai April 2026.
Amure mengingatkan pemerintah agar tidak gegabah merumuskan kebijakan, khususnya berkaitan dengan sektor pendidikan.
Dia menegaskan, setiap kebijakan pendidikan harus melalui kajian matang dan tidak bersifat reaktif.
“Kita tentu mengapresiasi pembatalan kebijakan daring ini. Tapi ke depan, pemerintah jangan tergesa-gesa mengambil kebijakan, apalagi yang menyangkut pola pendidikan. Ini menyangkut masa depan bangsa,” ujar Amure di Jakarta, Jumat (27/3/2026).
Menurut Amure, upaya penghematan energi tetap penting dilakukan, namun tidak boleh mengorbankan kualitas pendidikan.
Justru di tengah situasi efisiensi, pemerintah harus memastikan penguatan sistem pendidikan tetap berjalan secara optimal.
“Hemat boleh, tapi pendidikan tidak boleh ikut dikorbankan. Yang harus dilakukan justru memperkuat sistem dan standar mutu pendidikan di semua aspek, baik dari sisi kurikulum, kualitas tenaga pendidik, hingga sarana dan prasarana,” kata Amure
Dikatakan, pendidikan tidak semata soal metode pembelajaran, tetapi juga menyangkut kualitas proses dan hasil yang diharapkan.
Oleh karena itu, kebijakan apapun harus berorientasi pada peningkatan mutu, bukan sekadar efisiensi jangka pendek.
Dia menegaskan, pembelajaran tatap muka penting sebagai fondasi utama dalam sistem pendidikan yang selama ini terbukti lebih efektif membangun interaksi, karakter, serta perkembangan sosial peserta didik.
Amure mendorong pemerintah untuk tetap mencari skema penghematan energi di sektor lain yang tidak berdampak langsung pada proses belajar mengajar.
Dia menilai, efisiensi bisa dilakukan tanpa harus menyentuh sektor pendidikan secara signifikan.
“Penghematan tetap harus jalan, tapi jangan sampai salah sasaran. Pendidikan harus tetap menjadi prioritas utama dengan standar mutu yang terus ditingkatkan,” tambahnya.
Amure juga mengingatkan pentingnya pelibatan para pemangku kepentingan dalam setiap perumusan kebijakan pendidikan, mulai dari guru, orang tua, hingga akademisi, agar keputusan yang diambil komprehensif dan berkelanjutan.
“Setiap kebijakan pendidikan harus berbasis kajian yang kuat, melibatkan banyak pihak, dan berorientasi jangka panjang. Jangan sampai kita mengulang kesalahan karena keputusan yang terburu-buru,” tuturnya.
(**)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
