Laporan Henny Primasari
Ogan Ilir, Sumselupdate.com- Paripurna VI dihadiri Bupati Panca Wijaya Akbar, selain itu hadir juga Sekda Muhsin Abdullah Sekwan Hj Mukhsinah. Rapat DPRD Kabupaten Ogan Ilir tahun sidang 2023 dalam rangka pembahasan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan apbd Ogan Ilir tahun anggaran 2022 pada pembicaraan tingkat kedua yakni: 1. penyampaian laporan komisi DPRD, 2. Pengambilan keputusan DPRD 3.pendapat akhir bupati Ogan Ilir
Dalam paripurna tampak yang sudah membacakan penyampaian komisi yaitu Komisi 1 Rachmadi Djakfar, Komisi 2 Basri Komisi 3 Sukarni.
Dalam pandangannya Rachmadi menyoroti soal tapal batas yang belum jelas antar kabupaten yaitu Ogan Ilir-OKI-Prabu-Palembang dan sebagainya
Anggota Komisi 2 Basri mengatakan bahwa serapan program anggaran ketahanan pangan belum sesuai dalam RAK Rp329juta pengembangan prasara pertanian RKA Rp4,02miliar total anggaran Rp30,554miliar realisasi serapan Rp27 miliar lebih hanya 88,96persen. Ditambahkannya untuk anggaran Dinas Perikanan Rp 7miliar serapan hanya Rp6 miliar hanya 84,69persen.
Selanjutnya Dinas perdagangan dan koperasi juga belum maksimal penggunaan anggarannya Dinas Penanaman Modal dan PTSP Rp7,20miliar realisasi Rp 6,013miliar hanya 85persen yang diserap sisa anggaran Rp 1miliar lebih, Bagian Perencanaan keuangan sekda total anggaran Rp 17,928miliar realisasi Rp16 miliar atau hanya 94persen, bagian ekonomi belum bisa hadir karena ada undangan lainnya.
“Terhadap beberapa program yang tidak sesuai hasil pembahasan dalam sipb tidak ada perbedaan. Kami berharap para OPD makin bisa meningkatkan pelayanan dan pengoptimalan serapan anggaran agar bisa meningkatkan kualitas kerja.
Dan kami juga meminta kepada Pak Bupati Panca sehubungan dengan peningkatan pelayanan kesehatan di Oi tahun 2024 agar merehab puskemas, pustu dan puskesdes. Diharapkan agar merehab sarana prasaran dan pengadaan ambulance karena banyak armada yang sudah tua. Puskesmas seluruhnya ada rawat inapnya jangan hanya beberapa puskesmas saja apalagi puskesmas betung,”katanya
Sementara Anggota Komisi 3 Sukarni menyampaikan serapan anggaran sampai 2022 untuk Dinas Lingkungan Hidup belum maksimal hanya 84,76persen padahal mendapatkan dana Rp12 miliar lebih dengan realisasi anggaran Rp11 miliar lebih, selain itu peningkatan kinerja dan prestasi. Dinas PUPR serapan anggaran 2022 hanya 81,91persen mendapatkan alokasi dana Rp49 miliar lebih yang terserap hanya Rp41 miliar lebih. (**)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
