Jakarta, sumselupdate.com– Wakil Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyampaikan aspirasi terkait polemik sistem zonasi penerimaan peserta didik baru (PPDB) saat bertemu dengan Presiden Joko Widodo.
Ahmad Muzani yang juga Sekjen Gerindra ini menyampaikan kepada Jokowi perihal kebijakan PPDB yang menimbulkan masalah baru. Menurutnya, sistem PPDB membuat sekolah yang tidak unggul menjadi semakin tidak unggul.
“Kami tadi menyampaikan tentang kebijakan PPDB, penerimaan peserta didik baru yang di banyak tempat menimbulkan problem baru. Tidak seperti maksud diadakannya kebijakan ini yakni untuk sekolah-sekolah unggul. Yang terjadi justru sekolah unggul makin unggul, yang tidak unggul ya tidak unggul,” kata Muzani dalam keterangannya, Rabu (9/8/2023).
Terkait hal tersebut, sebut Muzani, Jokowi mempertimbangkan untuk menghapus sistem zonasi PPDB tahun depan. Muzani pun menyebut persoalan PPDB ini hampir terjadi di semua provinsi. Bahkan ada menimbulkan ketidakadilan di beberapa tempat. Presiden menanggapi bahwa ini memang menjadi catatan bagi pemerintah. Sebab, maksudnya mulia dari diselenggarakannya PPDB ini ternyata belum terwujud.
“Karena itu presiden sedang mempertimbangkan untuk menghapus atau menghentikan kebijakan ini tahun depan. Tapi ini sedang dipertimbangkan,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Muzani mengatakan sejatinya sistem yang dibangun di PPDB untuk pemerataan sekolah unggulan sudah baik. Akan tetapi, kata Muzani, perlu ada penyempurnaan agar tidak menimbulkan masalah di tahun berikutnya.
“Seperti apa nanti presiden memutuskan, intinya adalah Gerindra ingin agar kebijakan ini dievaluasi, disempurnakan. Karena PPDB ini maksudnya baik, tapi hasilnya masih jauh dari harapan. Artinya perlu penyempurnaan dalam pelaksanaan teknisnya, sehingga tidak menimbulkan masalah-masalah seperti sebelumnya,” tutur Muzani. (shn)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
