106 Notaris di Sumsel Diperiksa soal Kepatuhan PMPJ, Kemenkum Tegaskan Kewajiban Isi Data

Writer: - Rabu, 18 November 2026
Kanwil Kemenkum Sumsel melalui MPWN menggelar sosialisasi kepatuhan PMPJ dan sidang pemeriksaan kolektif terhadap 106 notaris di Aula Musi Kanwil Kemenkum Sumsel, Rabu (18/11/2026). (Foto; Sumselupdate.com/Istimewa)

Palembang, Sumselupdate.com – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Sumatera Selatan melalui Majelis Pengawas Wilayah Notaris (MPWN) menggelar sosialisasi kepatuhan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) sekaligus sidang pemeriksaan notaris, Rabu (18/11/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Aula Musi Kanwil Kemenkum Sumsel tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kepatuhan notaris terhadap ketentuan PMPJ serta memastikan pelaksanaan jabatan notaris berjalan sesuai peraturan perundang-undangan.

Read More

Sosialisasi diawali dengan pembahasan mengenai pengawasan jabatan notaris dan mitigasi risiko tindak pidana pencucian uang (TPPU) serta tindak pidana pendanaan terorisme (TPPT).

Materi juga mencakup kebijakan terbaru terkait penerapan PMPJ, di antaranya Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2026, Peraturan Menteri Hukum Nomor 10 Tahun 2026, dan Peraturan Menteri Hukum Nomor 14 Tahun 2026.

Hadir sebagai narasumber, Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia (INI) Sumatera Selatan, Hari Fadly Basir, dan Wakil Ketua MPWN Sumsel, Yandes Effriady.

Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum Sumsel, Fatriansyah, turut memberikan pemahaman mengenai kewajiban notaris dalam mengenali pengguna jasa, mengidentifikasi risiko, serta menerapkan prinsip kehati-hatian untuk mencegah penyalahgunaan layanan kenotariatan.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sidang pemeriksaan kolektif notaris terkait kepatuhan PMPJ. Sidang dipimpin Wakil Ketua Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Sumatera Selatan dan diikuti 106 notaris dari berbagai kabupaten dan kota di Sumsel.

Fatriansyah menjelaskan, pemeriksaan tersebut ditujukan kepada notaris yang mengalami pemblokiran akun karena belum melakukan pengisian PMPJ.

Berdasarkan hasil rapat permusyawaratan Majelis Pemeriksa, para notaris yang diperiksa dinyatakan belum memenuhi kewajiban pengisian PMPJ dalam batas waktu yang telah ditentukan.

Kondisi tersebut dinilai sebagai pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Menteri Hukum Nomor 10 Tahun 2026 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Notaris.

Kemenkum Tegaskan Kepatuhan Notaris

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Budi Argap Situngkir, menegaskan bahwa kepatuhan terhadap PMPJ merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari profesionalisme notaris.

Menurutnya, penerapan prinsip tersebut juga menjadi instrumen penting dalam mencegah praktik pencucian uang dan pendanaan terorisme melalui layanan kenotariatan.

“Kami berharap pembinaan ini menjadi pengingat bagi seluruh notaris untuk meningkatkan kepatuhan, menjalankan tugas secara profesional dan bertanggung jawab. Pengawasan juga mendorong tertib administrasi serta meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan jabatan notaris di Sumatera Selatan,” ujarnya.

Melalui kegiatan tersebut, Kanwil Kemenkum Sumsel berharap para notaris semakin memahami kewajiban penerapan PMPJ, meningkatkan kepatuhan administrasi, serta menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai ketentuan yang berlaku.

(**)

Bantu Kami untuk Berkembang

Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!


Related posts