Kemenkum Babel Sosialisasikan Pemusnahan Blangko Apostille dan Label Legalisasi, Ini Prosedurnya

Writer: - Senin, 16 November 2026
Kepala Bidang Administrasi Hukum Umum Kanwil Kemenkum Babel, M. Bang Bang, bersama jajaran mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pemusnahan dan Penghapusan Persediaan Blangko Apostille serta Label Legalisasi secara daring di Ruang Rapat AHU, Senin (16/11/2026). (Foto: Kanwil Kemenkum Babel)

Pangkalpinang, Sumselupdate.com – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung (Kanwil Kemenkum Babel) mengikuti sosialisasi kebijakan pemusnahan dan penghapusan persediaan Blangko Apostille serta Label Legalisasi, Senin (16/11/2026).

Kegiatan yang dilaksanakan secara daring tersebut diikuti dari Ruang Rapat Administrasi Hukum Umum (AHU) Kanwil Kemenkum Babel. Sosialisasi ini bertujuan menyamakan pemahaman mengenai tata cara pemusnahan dan penghapusan persediaan blangko maupun label yang rusak atau sudah tidak berlaku.

Read More

Kanwil Kemenkum Babel diwakili Kepala Bidang AHU, M. Bang Bang, yang mengikuti kegiatan bersama jajaran Jabatan Fungsional Tertentu (JFT), Jabatan Fungsional Umum (JFU), serta petugas Helpdesk Bidang AHU.

Sosialisasi tersebut melibatkan Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU), serta seluruh Kantor Wilayah Kementerian Hukum di Indonesia.

Dalam kegiatan itu, peserta mendapatkan penjelasan mengenai dasar hukum dan mekanisme pemusnahan serta penghapusan persediaan Blangko Apostille dan Label Legalisasi.

Kebijakan tersebut mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal AHU Nomor AHU-02.PB.04.01 Tahun 2026 dan Surat Edaran Nomor AHU-PB.05.04-01 Tahun 2026.

Adapun persediaan yang menjadi objek pemusnahan meliputi blangko atau label yang mengalami kerusakan akibat kesalahan cetak, tulisan tidak jelas, sobek, maupun cacat fisik lainnya. Selain itu, persediaan yang sudah usang karena masih menggunakan nomenklatur Kementerian Hukum dan HAM juga termasuk dalam kategori tersebut.

Proses pemusnahan dan penghapusan dilakukan melalui sejumlah tahapan, mulai dari pembentukan tim internal, penelitian administrasi dan pemeriksaan fisik persediaan, hingga pengajuan permohonan persetujuan.

Setelah persetujuan diterbitkan, pemusnahan fisik harus dilaksanakan paling lambat satu bulan. Tahapan berikutnya dilanjutkan dengan penerbitan keputusan penghapusan dan pencatatan melalui Modul Persediaan pada Aplikasi SAKTI.

Plt Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bangka Belitung, Kaswo, menegaskan bahwa pengelolaan persediaan negara harus dilaksanakan secara tertib, transparan, dan akuntabel. Hal ini penting untuk memastikan setiap persediaan dokumen layanan hukum terkelola dengan baik serta mencegah potensi penyalahgunaan.

“Pemusnahan dan penghapusan persediaan Blangko Apostille serta Label Legalisasi harus dilaksanakan sesuai prosedur, terdokumentasi dengan baik, dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola barang milik negara yang akuntabel,” ujar Kaswo.

Kaswo berharap seluruh jajaran Kanwil Kemenkum Babel dapat menerapkan kebijakan tersebut secara konsisten dengan mengutamakan ketertiban fisik, administrasi, serta pengamanan persediaan.

Melalui sosialisasi ini, Kanwil Kemenkum Babel berkomitmen mendukung pengelolaan barang milik negara secara profesional, transparan, dan akuntabel. Upaya tersebut diharapkan dapat menunjang peningkatan kualitas tata kelola pelayanan Administrasi Hukum Umum.

(**)

Bantu Kami untuk Berkembang

Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!


Related posts