Palembang, Sumselupdate.com – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan (Kanwil Kemenkum Sumsel) mengoptimalkan peran Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di desa dan kelurahan untuk mencegah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) serta melindungi Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan literasi dan edukasi hukum masyarakat agar lebih memahami prosedur bekerja ke luar negeri serta mengenali berbagai modus perekrutan pekerja migran secara ilegal.
Komitmen tersebut disampaikan Kanwil Kemenkum Sumsel dalam kegiatan Sosialisasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Bersama Stakeholder Terkait untuk Mendukung Gerakan Nasional Migran Aman di Parkside’s Hotel Palembang, Rabu (11/11/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Kanwil Kemenkum Sumsel diwakili Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum, Benni Risky, didampingi Penyuluh Hukum Ahli Madya, Asnedi.
Kegiatan dibuka Ketua Tim Pelindungan Pekerja Migran Indonesia BP3MI Sumatera Selatan, Uli Simatupan. Dia menyampaikan, sosialisasi ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pelindungan PMI sekaligus memperkuat koordinasi antarinstansi dalam mewujudkan migrasi yang aman.
Dalam kesempatan itu, perwakilan Kanwil Kemenkum Sumsel menegaskan pentingnya mengoptimalkan Posbankum sebagai salah satu sarana edukasi dan akses informasi hukum bagi masyarakat.
Melalui Posbankum, masyarakat diharapkan dapat memperoleh informasi hukum, konsultasi, hingga akses bantuan hukum terkait persoalan yang dihadapi, termasuk sebelum memutuskan bekerja ke luar negeri.
Edukasi tersebut juga diarahkan untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap modus perekrutan ilegal, penempatan kerja nonprosedural, serta praktik perdagangan orang.
Terlebih, langkah pencegahan perlu diperkuat di wilayah yang menjadi kantong calon pekerja migran agar masyarakat tidak mudah terjebak tawaran pekerjaan yang tidak jelas prosedurnya.
Sejumlah narasumber turut memberikan pemaparan terkait tata kelola penempatan tenaga kerja, mekanisme migrasi aman, serta pencegahan dan penegakan hukum terhadap TPPO.
Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan, Amrayadi, menjelaskan peran pemerintah daerah dalam pembinaan calon PMI.
Sementara itu, Kasubdit III Ditres PPA dan PPO Polda Sumatera Selatan, AKBP Budi Yusfandi, memaparkan strategi pencegahan TPPO serta penanganan kasus penempatan pekerja migran secara nonprosedural.
Kegiatan tersebut juga menjadi forum koordinasi lintas sektor yang melibatkan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang, Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Selatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
Kepala Kanwil Kemenkum Sumsel, Budi Argap Situngkir, secara terpisah menegaskan bahwa pelindungan pekerja migran membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah hingga perangkat desa dan kelurahan.
Menurutnya, peningkatan pemahaman hukum masyarakat menjadi langkah awal untuk mencegah calon pekerja migran terjebak praktik perekrutan maupun penempatan kerja ilegal.
“Masyarakat harus memperoleh informasi yang benar mengenai prosedur bekerja ke luar negeri, hak dan kewajiban pekerja migran, serta risiko TPPO. Melalui optimalisasi Posbankum dan penyuluhan hukum, kami ingin memastikan edukasi tersebut menjangkau masyarakat hingga tingkat desa dan kelurahan,” ujar Budi.
Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Sumsel berkomitmen terus mendukung Gerakan Nasional Migran Aman dengan memperluas literasi hukum masyarakat.
Posbankum diharapkan menjadi akses terdekat bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi dan pemahaman hukum sehingga potensi TPPO dan penempatan pekerja migran secara ilegal dapat dicegah sejak dini.
(**)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
