Jakarta, Sumselupdate.com – Kabar mengenai niat Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mengundurkan diri dari jabatannya menjadi sorotan. Meski disebut telah menyampaikan keinginan tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto, hingga kini belum ada pernyataan resmi langsung dari Gibran mengenai rencana pengunduran dirinya.
Pakar Hukum Tata Negara Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Manunggal Kusuma Wardaya, menegaskan bahwa posisi wakil presiden masih belum dapat dinyatakan kosong.
Menurut Manunggal, informasi mengenai niat Gibran mundur sejauh ini baru disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi. Karena belum ada pernyataan resmi dari Gibran, statusnya sebagai wakil presiden tetap berlaku.
“Itu pun benar-benar niat apa enggak, apa untuk konsumsi publik atau kepentingan politik, kita enggak ngerti. Meski pernyataan resmi ya. Jadi apa sekarang posisi RI sudah kosong? Tidak, masih,” kata Manunggal kepada Suara.com, Selasa (10/11/2026).
Manunggal menjelaskan, secara hukum Gibran tidak memerlukan persetujuan Presiden maupun parlemen untuk mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden.
Namun, pertemuan Gibran dengan Prabowo di rumah dinas Presiden pada Selasa pagi tidak dapat dimaknai sebagai pernyataan resmi pengunduran diri.
Menurutnya, pertemuan tersebut lebih merupakan bagian dari etika politik dalam hubungan antara presiden dan wakil presiden.
“Dia tidak perlu persetujuan dari manapun, tidak perlu persetujuan presiden. Itu secara norma hukum,” ujarnya.
Manunggal menambahkan, jabatan wakil presiden baru dapat dinyatakan kosong setelah Gibran secara resmi menyampaikan pengunduran dirinya.
Apabila terjadi kekosongan jabatan, mekanisme pengisian posisi wakil presiden telah diatur dalam konstitusi. Presiden nantinya mengajukan dua calon wakil presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk dipilih sebagai pengganti.
“Kekosongan wakil presiden yang nanti prosedur konstitusionalnya presiden mengajukan calon lagi dari yang dibilang presiden ke MPR,” katanya.
Mekanisme tersebut tercantum dalam Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 hasil amendemen ketiga.
Dalam ketentuan tersebut, MPR wajib menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari setelah terjadi kekosongan jabatan wakil presiden.
Sidang tersebut bertujuan memilih wakil presiden pengganti dari dua calon yang diusulkan Presiden.
(**)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
