Palembang, Sumselupdate.com – Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Sumatera Selatan (MPWN Sumsel) membahas 81 berkas perkara rekomendasi hasil temuan dan pemeriksaan Majelis Pengawas Daerah (MPD) se-Sumatera Selatan. Pembahasan tersebut dilakukan dalam Rapat Gelar Perkara di Ruang Teleconference Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Senin (9/11/2026).
Rapat dipimpin langsung Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Budi Argap Situngkir, selaku Ketua MPWN Sumsel. Gelar perkara ini merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap notaris sekaligus tindak lanjut atas rekomendasi yang disampaikan MPD.
Dari total 81 perkara yang dibahas, terdapat tiga kelompok permasalahan. Sebanyak dua perkara berkaitan dengan dugaan pelanggaran kode etik dan pelaksanaan jabatan notaris berdasarkan pengaduan masyarakat.
Kemudian, tujuh perkara terkait notaris yang belum mengaktivasi akun AHU Online Notaris. Sementara itu, 72 perkara lainnya menyangkut kepatuhan terhadap penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ).
Setelah melakukan pembahasan terhadap seluruh berkas, MPWN Sumsel menyepakati pembentukan Majelis Pemeriksa untuk melanjutkan penanganan perkara ke tahap sidang pemeriksaan materiil.
Langkah tersebut merupakan bagian dari mekanisme pengawasan guna memastikan setiap perkara ditangani secara profesional, objektif, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Rapat turut dihadiri unsur pemerintah, notaris, dan akademisi yang menjadi anggota MPWN Sumsel. Hadir pula Kepala Divisi Pelayanan Hukum Fatriansyah, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Nur ‘Ainun secara daring, Wakil Ketua MPWN Sumsel Yandes Effriady, anggota dari unsur notaris Juhaidi dan Kartika, serta unsur akademisi Firman Freaddy Busroh bersama tim Sekretariat MPWN Sumsel.
Budi Argap Situngkir menegaskan, setiap rekomendasi perkara harus ditindaklanjuti secara profesional dengan mengedepankan objektivitas, transparansi, dan kepastian hukum.
Menurutnya, pengawasan terhadap notaris tidak hanya menyangkut kepatuhan administratif, tetapi juga mencakup pelaksanaan jabatan serta tanggung jawab profesi dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat.
“Setiap notaris wajib menjalankan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik profesi. Penerapan PMPJ serta aktivasi akun AHU Online juga menjadi bagian penting dalam memastikan kepatuhan notaris dan mencegah penyalahgunaan jabatan untuk tindak pidana pencucian uang maupun pendanaan terorisme. Karena itu, setiap rekomendasi yang masuk harus ditangani secara cermat, objektif, dan sesuai prosedur,” tegas Budi.
Melalui gelar perkara tersebut, MPWN Sumsel berkomitmen memperkuat pengawasan dan memastikan proses pemeriksaan terhadap notaris berjalan secara akuntabel.
Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dan profesionalisme notaris dalam menjalankan tugas serta memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat.
(**)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
