Palembang, Sumselupdate.com – Oknum anggota Subbid Paminal Bid Propam Polda Sumatera Selatan (Sumsel) berpangkat Aiptu berinisial EN dijatuhi sanksi disiplin setelah dilaporkan sekelompok petani kelapa di Kecamatan Air Saleh, Kabupaten Banyuasin.
Dalam sidang disiplin yang digelar Subbid Waprof Bid Propam Polda Sumsel, Aiptu EN dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran disiplin profesi. Atas pelanggaran tersebut, yang bersangkutan dijatuhi sanksi penempatan khusus (patsus) selama tujuh hari dan teguran tertulis.
Putusan tersebut dibacakan Ketua Sidang di ruang sidang disiplin Bid Propam Polda Sumsel. Sidang turut dihadiri pelapor, Samirun, sejumlah saksi yang merupakan petani kelapa, serta kuasa hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bima Sakti.
Kasubbid Waprof Bid Propam Polda Sumsel AKBP Agustan Kesuma Nuryadin membenarkan putusan tersebut.
“Putusannya patsus tujuh hari dan teguran tertulis,” kata Agustan.
Kuasa hukum para petani kelapa dari LBH Bima Sakti, Indah Permatasari, mengapresiasi Kapolda Sumsel dan jajaran penyidik Propam yang telah menindaklanjuti pengaduan kliennya hingga ke persidangan.
“Kami dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bima Sakti mengapresiasi Kapolda Sumsel, khususnya kinerja penyidik yang telah memberikan keadilan kepada klien kami yang rata-rata sebagai petani kelapa,” ujar Indah.
Menurut Indah, putusan tersebut menjadi bentuk tindak lanjut atas pengaduan yang disampaikan para petani. Ia berharap kejadian serupa tidak terulang dan seluruh anggota kepolisian menjalankan tugas secara profesional.
“Kami berharap ke depannya polisi tetap profesional dan bertanggung jawab, tanpa menyalahgunakan wewenang dan jabatannya,” katanya.
Sementara itu, Direktur LBH Bima Sakti, M Novel Suwa, menyebut Aiptu EN sebelumnya juga telah menjalani sanksi selama satu bulan dalam proses pemberkasan. Sanksi tersebut kemudian ditambah dengan penempatan khusus selama tujuh hari dan teguran tertulis.
Terkait dugaan tindak pidana dalam perkara pencurian kelapa tersebut, Novel mengatakan pihaknya telah memperoleh informasi bahwa penanganan perkara sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan.
“Terkait dugaan pidananya, kami sudah mengecek dan masih terus mengejar kejelasan kasusnya. Alhamdulillah, untuk pidananya sudah ditingkatkan, naik sidik,” ungkap Novel.
Ia menambahkan, laporan mengenai dugaan pencurian kelapa tersebut juga ditangani Subdit Jatanras Polda Sumsel. LBH Bima Sakti berencana berkoordinasi dengan penyidik untuk mengawal perkembangan perkara tersebut.
Novel juga menyampaikan pihaknya masih mendalami dugaan keterlibatan pihak lain yang menurut mereka diduga melindungi pelaku pencurian kelapa.
“Kami akan berkoordinasi dengan penyidik Jatanras Polda Sumsel. Selain itu, kami juga akan mengejar dugaan tindak pidana lainnya karena disinyalir ada keterlibatan pihak yang melindungi para pencuri kelapa kebun klien kami,” katanya.
Berawal dari Pengaduan Petani Kelapa
Sebelumnya, Aiptu EN yang bertugas di Paminal Polda Sumsel dilaporkan oleh sejumlah petani kelapa asal Desa Enggal Rejo, Kecamatan Air Saleh, Kabupaten Banyuasin.
Pengaduan tersebut berkaitan dengan dugaan keterlibatan Aiptu EN sebagai pihak yang membekingi pelaku pencurian kelapa di wilayah tersebut.
Berdasarkan informasi yang disampaikan pihak pelapor, laporan awal terkait perkara pencurian kelapa disampaikan ke SPKT Polda Sumsel pada Minggu (10/5/2026) sekitar pukul 10.00 WIB.
Selanjutnya, sejumlah petani kelapa mengadukan dugaan pelanggaran yang dilakukan Aiptu EN ke Yanduan Bid Propam Polda Sumsel pada Senin (15/6/2026).
Perkara tersebut kemudian berlanjut hingga sidang disiplin dan berujung pada penjatuhan sanksi terhadap Aiptu EN.
(**)







