Pangkalpinang, Sumselupdate.com – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung (Kanwil Kemenkum Babel) mengikuti rekonsiliasi data hukuman disiplin pegawai dan pengaduan masyarakat secara daring, Selasa (13/10/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Tata Usaha dan Umum Kanwil Kemenkum Babel tersebut bertujuan memastikan data kepegawaian dan pengaduan masyarakat tercatat secara akurat, valid, serta diperbarui secara berkelanjutan.
Kepala Kanwil Kemenkum Babel, Johan Manurung, mengikuti kegiatan bersama Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum N.A. Triandini Oscar, Tim Kerja Analis Sumber Daya Manusia, serta Tim Kerja Humas.
Dalam arahannya, Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum, Hantor Situmorang, menekankan pentingnya rekonsiliasi data sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pengelolaan kepegawaian, termasuk mendukung penerapan manajemen talenta dan pengembangan karier aparatur sipil negara (ASN).
Ia meminta pengelola kepegawaian proaktif memantau dan memperbarui data hukuman disiplin agar seluruh keputusan terkait penjatuhan hukuman disiplin terhadap pegawai tercatat dalam sistem kepegawaian.
Apabila ditemukan kendala dalam proses pemutakhiran data, pengelola kepegawaian diminta segera berkoordinasi dengan pimpinan dan unit kerja terkait agar permasalahan dapat ditangani secara tepat.
Kegiatan dilanjutkan dengan rekonsiliasi data pengaduan masyarakat dan hukuman disiplin pegawai antara peserta dengan petugas penghubung Inspektorat Jenderal. Proses tersebut meliputi pencocokan, verifikasi, dan pemutakhiran data untuk memastikan kesesuaian informasi yang dikelola setiap unit kerja.
Johan Manurung menegaskan, validitas data merupakan fondasi penting dalam mewujudkan manajemen ASN yang profesional dan akuntabel.
“Data hukuman disiplin maupun pengaduan masyarakat harus dikelola secara tertib, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Validitas data menjadi sangat penting karena berkaitan dengan pembinaan pegawai, manajemen talenta, hingga pengembangan karier ASN,” ujar Johan.
Ia juga meminta seluruh jajaran terkait melakukan pemutakhiran data secara konsisten dan berkelanjutan, tanpa hanya mengandalkan kegiatan rekonsiliasi.
“Pemutakhiran data harus menjadi proses yang berkelanjutan. Setiap perubahan atau perkembangan harus segera dicatat dan diverifikasi agar tidak terjadi ketidaksesuaian data yang dapat memengaruhi proses pengambilan keputusan kepegawaian,” tambahnya.
Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Babel berkomitmen memperkuat tertib administrasi, pengawasan internal, serta kualitas pengelolaan data kepegawaian dan pengaduan masyarakat. Langkah tersebut diharapkan mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan akuntabel.
(**)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
