Palembang, Sumselupdate.com – Pengurus Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PKC PMII) Sumatera Selatan mengecam dugaan tindakan kekerasan terhadap mahasiswa yang mengikuti aksi demonstrasi di depan Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Sumsel, Selasa (13/10/2026).
Ketua PKC PMII Sumsel, Syaidina Ali, mendesak Kapolri melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran Polda Sumsel, khususnya terkait pelaksanaan pengamanan aksi dan dugaan tidak optimalnya upaya aparat dalam mencegah serta menghentikan kekerasan di lokasi demonstrasi.
Aksi tersebut digelar PMII Kota Palembang bersama Aliansi Cipayung Plus untuk mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum agar lebih serius menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatera Selatan.
Massa juga menuntut penegakan hukum terhadap korporasi yang diduga terlibat dalam karhutla, berdasarkan hasil penyelidikan dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Namun, aksi penyampaian aspirasi itu diwarnai insiden kekerasan yang diduga melibatkan sekelompok orang yang disebut berasal dari salah satu organisasi kemasyarakatan (ormas).
Peristiwa tersebut dilaporkan menyebabkan sejumlah peserta aksi mengalami luka-luka dan harus mendapatkan perawatan medis di salah satu rumah sakit di Palembang.
Syaidina Ali menilai dugaan kekerasan terhadap mahasiswa yang sedang menyampaikan aspirasi merupakan persoalan serius yang tidak boleh dianggap sebagai insiden biasa.
Menurutnya, tindakan tersebut dapat mengancam kebebasan berekspresi serta mencederai prinsip demokrasi yang menjamin hak setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum.
“Kami menyayangkan adanya kekerasan terhadap mahasiswa yang sedang memperjuangkan kepentingan rakyat. Apabila benar terdapat kelalaian dalam memberikan perlindungan, persoalan ini harus menjadi perhatian serius karena menyangkut penegakan hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap negara,” tegas Syaidina Ali.
Ia menegaskan, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Karena itu, tidak boleh ada kelompok yang menggunakan kekerasan untuk merespons perbedaan pendapat, terlebih terhadap masyarakat yang menyampaikan tuntutan secara terbuka.
PKC PMII Sumsel pun meminta agar dugaan tidak optimalnya pengamanan dalam aksi di depan Mapolda Sumsel diperiksa secara transparan dan objektif.
“Kami mengecam segala bentuk tindakan premanisme dan mendesak Kapolri melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran Polda Sumatera Selatan. Dugaan tidak optimalnya pengamanan dalam aksi di depan Mapolda Sumsel harus diperiksa secara transparan dan objektif. Jika ditemukan adanya pembiaran terhadap tindakan kekerasan, kami meminta agar hal tersebut ditindaklanjuti sesuai mekanisme hukum yang berlaku,” tambahnya.
Sementara itu, Sekretaris PKC PMII Sumsel, Muhammad Farhan, meminta Kapolri memberikan perhatian khusus terhadap insiden tersebut.
Ia menilai perlu dilakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap pelaksanaan tugas aparat yang berada di lokasi, terutama dalam mengantisipasi dan menangani situasi yang berpotensi membahayakan peserta demonstrasi.
“Kami mempertanyakan mengapa tindakan premanisme bisa terjadi di depan Mapolda Sumsel. Jika benar terdapat pembiaran, hal itu harus diperiksa secara objektif dan ditindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku,” ujar Farhan.
PKC PMII Sumsel berharap penanganan insiden tersebut dilakukan secara profesional dan transparan. Evaluasi terhadap pengamanan aksi dinilai penting untuk memastikan hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat di muka umum tetap terlindungi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
(**)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
