Jakarta, Sumselupdate.com – Praktisi hukum Ahmad Khozinudin menilai Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menghadapi situasi politik yang berbeda dibandingkan saat Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Di tengah polemik dokumen pendidikan yang kembali menjadi sorotan, Gibran disebut seperti kehilangan tempat bernaung di antara partai-partai politik.
Khozinudin bahkan menilai Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menjadi satu-satunya partai yang membela Gibran di tengah polemik tersebut.
“Tidak ada satu pun partai yang membela Gibran,” kata Khozinudin, dikutip dari kanal YouTube Forum Keadilan TV, Senin (12/10/2026).
Menurut Khozinudin, posisi Gibran saat ini berbeda dengan ketika dirinya maju sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024. Kala itu, Gibran dinilainya memiliki posisi politik yang kuat dan mendapat tempat dalam kontestasi nasional.
Namun, situasi tersebut dinilai berubah di tengah polemik yang kini berkembang. Khozinudin menggambarkan kondisi Gibran seperti seseorang yang kehilangan dukungan dan tempat bernaung di lingkungan partai politik.
“Dulu saat pilpres Gibran itu ibaratnya pangeran, hari ini Gibran itu seperti orang yang terlantar, tidak ada satu pun yang mengasuh dari partai politik kecuali satu saja PSI karena itu partai keluarga Solo,” ungkapnya.
Khozinudin juga menyoroti pembelaan terhadap Gibran yang menyinggung riwayat pendidikannya hingga jenjang sarjana. Menurut dia, penjelasan tersebut belum menjawab persoalan dokumen pendidikan yang dipermasalahkan dalam pencalonan Gibran.
“Jadi sebenarnya mereka itu secara implisit ya sudah mengakui mereka itu tidak punya argumentasi sehingga harus berlindung di balik berbagai apology,” ujarnya.
Pernyataan tersebut merupakan penilaian Khozinudin terhadap argumentasi pihak-pihak yang membela Gibran. Polemik dokumen pendidikan itu sendiri perlu dilihat berdasarkan bukti dan keterangan dari pihak-pihak terkait.
Soroti Dampak terhadap Politik Jokowi
Lebih lanjut, Khozinudin mengaitkan situasi politik Gibran dengan keberlangsungan pengaruh politik keluarga Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), terutama di Solo.
Ia berpandangan, apabila posisi politik Gibran dan Jokowi melemah, dukungan relawan yang selama ini berada di belakang keduanya juga berpotensi terdampak.
“Itu kan kalau Gibrannya pecah atau Jokowinya pecah secara politik, habis juga mereka. Enggak ada lagi relawan Gibran, enggak ada lagi relawan Jokowi,” tuturnya.
Menurut Khozinudin, dinamika tersebut menjadi bagian dari persoalan politik yang lebih luas, bukan sekadar polemik yang menyangkut Gibran secara pribadi.
Gibran Disinggung soal Opsi Mundur hingga Pemakzulan
Dalam pernyataannya, Khozinudin turut menyinggung sejumlah kemungkinan yang menurut pandangannya dapat dihadapi Gibran. Pilihan yang disebutnya mencakup pengunduran diri, pemeriksaan oleh kepolisian terkait dugaan persoalan pidana, hingga kemungkinan proses politik di DPR yang berkaitan dengan pemakzulan.
“Kita lihat saja nanti apakah Mas Gibran memilih untuk mundur atau memilih untuk diperiksa oleh polisi dalam kasus pidana atau memilih untuk diperiksa oleh DPR dalam konteks aktivasi pemakzulan melalui pengguliran hak menyatakan pendapat,” pungkasnya.
Pernyataan Khozinudin tersebut merupakan pandangan pribadi yang disampaikan di ruang publik. Pernyataan itu tidak berarti Gibran telah menyatakan akan mundur dari jabatan wakil presiden ataupun memastikan adanya proses pemakzulan terhadap dirinya.
Hingga informasi dalam bahan berita ini disusun, belum ada keterangan mengenai keputusan Gibran untuk mengundurkan diri dari jabatannya.
(**)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
