Palembang, Sumselupdate.com – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bersama sejumlah instansi vertikal mematangkan persiapan menyambut Kunjungan Kerja (Kunker) Reses Komisi XIII DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 di Palembang.
Persiapan tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang berlangsung di Ruang Rapat Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Rabu (7/10/2026).
Rapat dipimpin Kepala Bagian Otonomi Daerah, Yunan Helmi, didampingi Kasubag FKDH, Zaldian Indosa. Sejumlah instansi vertikal turut hadir, di antaranya Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Kanwil Ditjen Keimigrasian Sumsel, Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Sumsel, serta Kanwil Kementerian Hak Asasi Manusia Sumsel.
Kanwil Kemenkum Sumsel diwakili Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Bulan Mahardika Subekti, bersama jajaran.
Koordinasi dilakukan untuk memastikan kesiapan protokoler, teknis penyambutan, serta data dukung yang diperlukan menjelang kedatangan rombongan Komisi XIII DPR RI di Kota Palembang pada 9 Oktober 2026.
Berdasarkan agenda, kunjungan tersebut dipimpin Ketua Tim Willy Aditya dari Fraksi NasDem dan Wakil Ketua Tim H. Sugiat Santoso dari Fraksi Gerindra bersama anggota Komisi XIII DPR RI.
Salah satu agenda utama dalam kunjungan tersebut yakni Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang akan digelar di Hotel Excelton Palembang. Dalam forum tersebut, jajaran pemerintah daerah dan instansi terkait akan menyampaikan informasi serta perkembangan pelaksanaan tugas dan kebijakan di wilayah Sumatera Selatan.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Maju Amintas Siburian, mengatakan kunjungan reses Komisi XIII DPR RI menjadi momentum penting untuk mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI.
Menurutnya, pengawasan tersebut mencakup sejumlah bidang yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan Komisi XIII, khususnya hukum, hak asasi manusia, keimigrasian, dan pemasyarakatan.
“Melalui koordinasi yang matang ini, diharapkan seluruh jajaran pemerintah daerah dan instansi terkait dapat memberikan dukungan secara optimal, baik dalam menjamin kelancaran rangkaian agenda maupun dalam menyiapkan data dan informasi yang dibutuhkan,” ujar Maju.
Ia menekankan pentingnya penyajian data yang akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan selama pelaksanaan kunjungan kerja tersebut.
Koordinasi lintas instansi diharapkan dapat memastikan seluruh rangkaian agenda Komisi XIII DPR RI berjalan lancar sekaligus mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan dan penyerapan aspirasi masyarakat selama kunjungan di Sumatera Selatan.
(**)







