Pangkalpinang, Sumselupdate.com – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung memperkuat koordinasi dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap jabatan Notaris melalui Rapat Koordinasi Majelis Pengawas Notaris.
Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung selaku Ketua Majelis Pengawas Wilayah Notaris, Johan Manurung, Senin (28/9/2026).
Rapat yang berlangsung di Ruang Kepala Kantor Wilayah tersebut dihadiri oleh Kepala Bidang Kekayaan Intelektual selaku Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris, Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU) M. Bangbang, anggota Majelis Pengawas Notaris, serta Tim Sekretariat Majelis Pengawas Notaris.
Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya memperkuat sinergi dan koordinasi antara Majelis Pengawas Wilayah (MPW), Majelis Pengawas Daerah (MPD), dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung dalam menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Dalam rapat tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung, menyampaikan bahwa pengawasan terhadap Notaris perlu dilakukan secara optimal melalui kolaborasi dan penyamaan persepsi antarunsur pengawas.
“Pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris harus dilaksanakan secara profesional, objektif, dan berkelanjutan. Sinergi antara MPW, MPD, dan Kantor Wilayah menjadi kunci agar fungsi pengawasan berjalan efektif serta mampu memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan jabatan Notaris,” ujar Johan Manurung.
Johan menegaskan bahwa fungsi pengawasan tidak hanya berorientasi pada penyelesaian laporan atau dugaan pelanggaran, tetapi juga harus diperkuat melalui langkah-langkah preventif berupa pembinaan kepada Notaris.
“Pengawasan yang baik tidak hanya dilakukan ketika terjadi permasalahan, tetapi juga melalui pembinaan sejak awal. Notaris perlu terus didorong untuk menjalankan tugas sesuai ketentuan, menjaga administrasi, protokol Notaris, serta memenuhi seluruh kewajiban dalam pelaksanaan jabatannya,” tambahnya.
Dalam rapat tersebut juga dibahas pentingnya penyamaan persepsi antara MPW dan MPD dalam menjalankan tugas dan kewenangan pengawasan. Hal ini diperlukan agar pelaksanaan pemeriksaan, pembinaan, serta tindak lanjut terhadap berbagai permasalahan Notaris dapat berjalan secara konsisten dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Melalui Rapat Koordinasi Majelis Pengawas Notaris ini, Kanwil Kemenkum Babel berkomitmen untuk terus memperkuat tata kelola pengawasan Notaris melalui koordinasi yang solid, pembinaan yang berkelanjutan, serta peningkatan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat.
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya Kanwil Kemenkum Babel dalam mendukung terciptanya pelaksanaan jabatan Notaris yang profesional, berintegritas, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.(rel)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
