Jakarta, Sumselupdate.com – Aktivitas safari politik yang dilakukan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi setelah mengakhiri masa jabatannya menjadi perhatian sejumlah kalangan.
Salah satunya datang dari pakar manajemen publik, Nandang Sutisna, yang menilai fenomena tersebut menarik untuk dikaji dari perspektif tata kelola pemerintahan dan kepemimpinan publik.
Dalam keterangannya, Minggu (28/6/2026), Nandang menilai terdapat kecenderungan sebagian mantan pemimpin yang sulit memisahkan pengaruh pribadi dengan kekuatan sistem yang menopang kepemimpinannya saat masih menjabat.
Ia mengaitkan kondisi tersebut dengan konsep “Leadership Delusion”, yakni situasi ketika seorang mantan pemimpin meyakini secara berlebihan bahwa seluruh keberhasilan yang diraih selama memegang jabatan merupakan hasil kapasitas pribadi semata.
Menurut Nandang, dalam praktik pemerintahan, keberhasilan seorang kepala negara tidak pernah berdiri sendiri, melainkan merupakan hasil sinergi berbagai elemen, mulai dari dukungan partai politik, koalisi pemerintahan, birokrasi, hingga legitimasi yang melekat pada jabatan.
“Kemenangan dan keberhasilan tersebut lahir dari kombinasi dukungan institusi, partai politik, kekuatan koalisi, mesin birokrasi, serta legitimasi publik yang melekat pada jabatan,” ujarnya.
Untuk memperkuat pandangannya, Nandang mengulas perjalanan politik Jokowi sejak menjadi Wali Kota Solo hingga dua kali memenangkan pemilihan presiden. Menurutnya, setiap kemenangan tersebut tidak terlepas dari dukungan partai politik, koalisi, serta kondisi politik yang berkembang saat itu.
Ia menilai situasi politik saat ini telah mengalami perubahan signifikan karena Jokowi tidak lagi menjabat sebagai presiden, tidak memegang kendali atas birokrasi, serta tidak lagi memperoleh dukungan politik dari partai yang dahulu mengusungnya.
“Hari ini konteks politik telah berubah secara fundamental. Jokowi tidak lagi memegang kekuasaan negara, tidak lagi mengendalikan birokrasi, dan tidak lagi didukung oleh mesin politik lama,” katanya.
Nandang juga mengingatkan adanya risiko “overestimating personal influence”, yakni kecenderungan seorang mantan pemimpin melebih-lebihkan pengaruh pribadinya setelah tidak lagi berada dalam kekuasaan.
Menurut dia, asumsi bahwa pengaruh personal Jokowi dapat menjadi faktor utama dalam membesarkan partai politik baru perlu diuji berdasarkan dinamika politik dan realitas elektoral saat ini.
“Sejarah menunjukkan yang sering kali hilang setelah masa jabatan berakhir bukan kapasitas pemimpinnya, melainkan ekosistem kekuasaan yang dahulu menopangnya,” ujarnya.
Selain itu, Nandang turut menyoroti semakin kuatnya keterlibatan keluarga Jokowi dalam dunia politik. Meski menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak konstitusional untuk berpolitik, ia mengingatkan pentingnya menjaga persepsi publik terhadap kualitas demokrasi.
“Dari perspektif etika politik, hal tersebut berpotensi menimbulkan persepsi bahwa kepentingan keluarga lebih dominan daripada kepentingan pelembagaan demokrasi. Hal ini berisiko menurunkan kepercayaan publik terhadap prinsip meritokrasi,” jelasnya.
Di akhir keterangannya, Nandang menyampaikan bahwa salah satu ukuran kenegarawanan adalah kemampuan seorang pemimpin untuk melepaskan kekuasaan ketika masa jabatannya berakhir serta memberikan ruang kepada generasi penerus.
“Negarawan tahu kapan harus memimpin dan kapan memberi ruang bagi generasi berikutnya. Pemimpin yang terus berusaha mempertahankan pengaruh setelah masa jabatannya berakhir justru berisiko mengurangi nilai historis dari keberhasilan yang pernah ia bangun,” tutupnya.
(**)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
