Palembang, Sumselupdate.com – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Sumatera Selatan sukses menyelenggarakan Forum Komunikasi Kebijakan (FKK) dalam bentuk Policy Talks, Rabu (21/5/2026).
Kegiatan yang mengusung tema “Penguatan Kapasitas Analis Kebijakan dalam Mewujudkan Kebijakan Publik yang Berkualitas di Provinsi Sumatera Selatan” itu digelar secara hybrid, yakni luring di Aula Musi Kanwil Kemenkum Sumsel dan daring melalui Zoom Meeting.
Forum Komunikasi Kebijakan dibuka langsung Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Maju Amintas Siburian.
Dalam sambutannya, Maju menegaskan pentingnya penyamaan persepsi dan penguatan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai strategi penting dalam mewujudkan perumusan kebijakan publik yang sistematis dan berbasis bukti (evidence-based policy).
Kegiatan tersebut menghadirkan Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang, Prof M Sirozi, sebagai narasumber utama.
Dalam paparannya yang bertajuk “Penguatan Analisis Kebijakan Publik di Sumatera Selatan”, Prof Sirozi menjelaskan secara teoritis dan praktis mengenai esensi analisis kebijakan publik (policy analysis) sebagai kajian sistematis berbasis data dengan metode ilmiah.
Menurutnya, proses tersebut penting untuk menentukan urgensi, relevansi, efektivitas, efisiensi, hingga dampak kebijakan pemerintah terhadap masyarakat.
Ia juga memaparkan karakteristik kebijakan publik yang baik dan buruk, unsur utama kebijakan, fokus analisis, metodologi pengumpulan data, modelling dan forecasting, hingga alat pengambilan keputusan.
Pada sesi akhir pemaparan, Prof Sirozi menekankan pentingnya penguatan analisis kebijakan agar jajaran Kanwil Kemenkum maupun pemerintah daerah di Sumatera Selatan mampu mengembangkan proses kebijakan yang efektif dan efisien.
Langkah tersebut dinilai penting guna melahirkan kebijakan publik yang nyata dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, bukan sekadar kebijakan yang bersifat retorik maupun simbolik.
“ASN yang mengampu jabatan Analis Kebijakan diharapkan mampu memberikan rekomendasi yang relevan dan objektif. Hal ini bertujuan agar para perumus kebijakan dapat merancang solusi yang berbasis data (data-based), bukan solusi yang hanya berbasis kekuasaan semata (authority-based),” ujarnya.
Sesi diskusi berlangsung aktif dan diikuti antusias oleh perwakilan pemerintah daerah se-Sumatera Selatan serta para pemangku kepentingan lainnya.
Pelaksanaan Forum Komunikasi Kebijakan tersebut juga menjadi bentuk nyata akuntabilitas program penguatan tata kelola kebijakan publik di daerah.
(**)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
